Sejumlah Menteri Tersandung Korupsi, Moeldoko Pastikan Kerja Pemerintah Tak Terganggu

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan kinerja pemerintahan tidak akan terganggu meski sejumlah menteri kabinet tersandung kasus korupsi yang ditangani Kejagung dan KPK.

Moeldoko menyebut tugas utama menteri adalah sebagai penentu kebijakan, sementara tugas teknis dapat dilakukan oleh para pembantu menteri setingkat sekretaris jenderal atau direktur jenderal dan kedeputian.

Moeldoko menanggapi pertanyaan publik yang mengkhawatirkan terganggunya efektivitas kinerja kementerian dan lembaga, setelah sejumlah menteri terseret kasus korupsi di Kejagung dan KPK. Moeldoko memastikan proses hukum terhadap menteri tidak berpengaruh terhadap kinerja kementerian.

"Apakah ganggu kinerja atau tidak? tugas menteri adalah penentu kebijakan, tugas teknisnya ada di bawahnya, sekjen dan dirjen. Sehingga itu tidak mengganggu penyelesaian tugas-tugas yang digariskan kepada para menterinya," ungkap Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, pada Senin sore (3/7/2023).

Moeldoko menyebut terseretnya sejumlah menteri dalam penanganan kasus korupsi justru membuktikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengintervensi proses hukum yang dilakukan Kejagung dan KPK. Untuk itu, Moeldoko meminta publik untuk tetap tenang.

"Itu bukti bahwa presiden tidak pernah intervensi siapa pun, atas sebuah proses hukum yang dihadapi para menteri," kata Moeldoko.

Diketahui, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua (2019-2024), sejumlah menteri terseret kasus korupsi. Para menteri yang menjadi tersangka, yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.