Usulan Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP: Selesaikan lewat UU

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menanggapi usulan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) meskipun status IKN belum resmi berfungsi penuh sebagai ibu kota.

Said menegaskan, wacana tersebut perlu diselesaikan melalui jalur hukum yang sah, yaitu Undang-undang.

"Diselesaikan dengan undang-undang saja. Undang-undang bunyinya seperti apa, itu laksanakan sebaik-baiknya, seterus-terusnya, selurus-selurusnya," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (21/7/2025).

Said merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dalam regulasi tersebut, khususnya pada Pasal 42, DPR diberi kewenangan untuk menjalankan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

"Karena itu menjadi kesepakatan bersama, undang-undang yang harus dilaksanakan. Toh produknya produk DPR dan pemerintah," jelas Said.

Soroti Efisiensi Anggaran Pembangunan IKN

Politikus senior PDIP itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pembangunan IKN yang ditargetkan berlangsung selama 15 tahun ke depan. Ia mengingatkan agar program percepatan pemindahan pusat pemerintahan tidak justru mengganggu pelaksanaan program strategis nasional lainnya.

"Kalau dipercepat, akan mengorbankan anggaran prioritas. Kalau diperlambat juga tak baik bagi kita semua," ucapnya.

Respons terhadap Usulan Partai Nasdem

Sebelumnya, Partai Nasdem mengusulkan agar proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dimulai dari wakil presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa menyampaikan bahwa infrastruktur strategis di IKN sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas wapres.

Namun, bagi Said, wacana tersebut tetap harus dikaji secara hukum dan politik, serta dijalankan dalam kerangka aturan perundang-undangan yang berlaku.