Kader Gerindra dan PDIP Tersangka Korupsi Hibah Jatim Ratusan Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Skandal korupsi dana hibah Jawa Timur menyeret sejumlah tokoh politik lintas partai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 21 orang sebagai tersangka, termasuk Kusnadi dari PDIP dan Anwar Sadad dari Gerindra, yang sama-sama menjabat pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024.

Kedua elite tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik bagi-bagi jatah dana hibah kelompok masyarakat yang nilainya mencapai Rp 398 miliar.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, penyidikan perkara ini memakan waktu panjang lantaran aliran dana hibah tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur. Tim penyidik harus menelusuri detail penggunaan anggaran, termasuk membandingkan jumlah yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dengan realisasi di lapangan.

“Kami cek satu per satu, berapa yang benar-benar dipakai dan berapa yang dikutip tersangka,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/10/2025) malam.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022. Dari penyelidikan tersebut, terungkap adanya skema sistematis pembagian dana pokok pikiran (pokir) DPRD yang kemudian disalurkan ke berbagai kelompok masyarakat, namun sebagian besar dipangkas untuk kepentingan pribadi para politisi dan pihak swasta. Audit investigatif menemukan potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah sepanjang 2019-2022.

Selain Kusnadi dan Anwar Sadad, KPK juga menetapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar serta sejumlah anggota DPRD, pejabat daerah, hingga pihak swasta sebagai tersangka. Modus yang digunakan beragam, mulai dari laporan fiktif, pemotongan dana hibah, hingga pengaturan proyek.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.