Pemerintah Mulai Bangun Hunian Tetap Korban Banjir Longsor Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera dengan memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Program ini menjadi salah satu prioritas utama sebagai solusi jangka panjang pascabencana.

Komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Yayasan Buddha Tzu Chi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (21/12/2025).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang mulai dikerjakan bulan ini, meskipun sejumlah daerah masih berada dalam fase tanggap darurat.

Pembangunan huntap merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Maruarar menegaskan, pembangunan hunian tetap merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak,” ujar Maruarar, Senin (22/12/2025).

Selain di Tapanuli Tengah, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Kota Sibolga juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat menyepakati hibah lahan untuk kepentingan masyarakat. Menteri PKP mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.

“Terima kasih kepada Wali Kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat,” kata Maruarar.

Secara rinci, pembangunan hunian tetap yang telah dimulai meliputi 118 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, 200 unit di Kota Sibolga, dan 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu, pembangunan di Tapanuli Selatan juga telah dimulai, dengan jumlah unit masih menunggu pendataan dari pemerintah daerah.

Maruarar juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk PLN, BNPB, dan pemerintah daerah, agar penyediaan infrastruktur dasar, sertifikasi lahan, serta tata kelola pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hunian segera dapat ditempati masyarakat.