PDIP: Warga Tolak Pilkada via DPRD Bukti Pemilih Indonesia Kritis

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menilai masyarakat yang menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan cerminan pemilih yang semakin kritis dan sadar politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju jika pilkada dilakukan melalui DPRD.

Menurut Ganjar, sikap publik itu menandakan pemilih saat ini tidak lagi pragmatis. Selain itu, pemilih semakin menolak praktik politik uang, yang kerap dijadikan alasan untuk menghapus sistem pilkada langsung.

“Pemilih bisa kritis dengan melakukan kontrol terhadap gagasan yang kurang pas melalui dialog, sekaligus menolak pragmatisme politik uang,” ujar Ganjar saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

Ia menegaskan, sistem pilkada langsung sejatinya tidak perlu dihapus, melainkan cukup dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Salah satu upaya pembenahan yang ia soroti adalah penyiapan calon pemimpin melalui pengkaderan partai politik, baik sebelum maupun saat pencalonan.

Ganjar juga menyinggung berbagai hasil survei serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara konsisten menghendaki pilkada langsung tetap dipertahankan. “Jika kita mau membaca putusan MK terkait pilkada langsung, mendengarkan pendapat para ahli, atau melihat hasil survei, maka tugas kita selanjutnya adalah memperbaiki pelaksanaannya,” tegasnya.