Pertanyakan Laporan Pandji, PDIP: Kritik Satire Sah Dalam Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan (PDIP) mempertanyakan pelaporan komika Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up comedy bertajuk "Mens Rea". Menurut PDIP, materi tersebut merupakan kritik satire yang sah dalam ruang publik demokratis.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan ekspresi Pandji merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. “Dalam negara demokratis, ekspresi semacam ini adalah bagian dari percakapan publik yang sah dan dilindungi oleh konstitusi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Djarot menjelaskan, kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Menurutnya, perbedaan pandangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu ekspresi seharusnya tidak serta-merta dibawa ke ranah pidana. Pelaporan ke kepolisian, kata dia, mestinya menjadi langkah terakhir. 

“Negara hukum yang demokratis tidak boleh tergelincir menjadi negara yang mudah tersinggung oleh ekspresi warganya sendiri,” tegas Djarot.

PDIP pun mendorong aparat kepolisian untuk bersikap arif, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi laporan tersebut.

Sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam dalam materi stand up comedy "Mens Rea" yang dibawakan Pandji.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kritik, satire, dan kebebasan berekspresi di ruang publik dalam sistem demokrasi Indonesia.