Tragedi Siswa SD NTT: KPAI Ungkap 26 Anak Bunuh Diri Selama 2025

Jakarta, Beritasatu.com — Kasus kematian siswa kelas IV SD berinisial YBR (10) yang ditemukan gantung diri di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menambah daftar perkara anak bunuh diri di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 2025, terdapat 26 kasus anak yang mengakhiri hidup di Tanah Air.

“Kalau data di KPAI tahun 2025 itu ada 26 kasus anak mengakhiri hidup. Memang ini jauh lebih turun, alhamdulillah ya, upaya kita untuk menyadarkan banyak pihak berhasil. Kemudian di tahun 2026 awal ini sudah ada tiga kasus, di bulan Januari dan berlanjut di bulan Februari ini,” kata Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Kamis (5/2/2026).

Diyah Puspitarini menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menekankan sejak beberapa tahun terakhir, KPAI secara khusus memberi perhatian terhadap kasus anak yang mengakhiri hidup, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi daya lenting atau resiliensi anak.

Baca Juga: Siswa SD di NTT Bunuh Diri, DPR Usul Ada Bansos Khusus Anak

“Kami memastikan bahwa anak yang mengakhiri hidup ini kita sebut sebagai anak korban, dan dia harus mendapatkan haknya untuk memperoleh kepastian penyebab kematiannya,” ujar Diyah.

KPAI meminta agar kepolisian mengusut kasus kematian YBR. Saat ini, KPAI masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. 

Diyah menegaskan segala informasi yang beredar di masyarakat, termasuk dugaan motif tertentu, tidak boleh disimpulkan secara sepihak sebelum ada kejelasan resmi dari aparat penegak hukum.

“Nah, ini wewenangnya di kepolisian. Jadi meskipun ada informasi terkait dengan anak tidak bisa beli buku atau pena, itu memang mesti didalami lagi. Biar kita serahkan ke pihak berwajib sampai nanti ada kejelasan penyebab kematiannya,” jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Beri Atensi Kasus Bocah SD Akhiri Hidup di NTT

Selain itu, KPAI juga mengingatkan agar korban tidak mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Menurut Diyah, anak dalam kasus ini harus diposisikan sebagai korban yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara.

“Kemudian, jangan sampai juga anak mendapatkan stigma yang negatif. Nah, kami memastikan juga adanya pendampingan kepada keluarga korban, terutama di sini UPDT PPA, kemudian juga dinas pendidikan dan dinas sosial, karena memang anak ini mendapatkan perlindungan khusus. Keluarga juga harus mendapatkan bantuan sosial serta perlindungan hukum,” sambungnya.

Berdasarkan catatan KPAI, sepanjang 2025 terdapat 26 kasus anak yang mengakhiri hidup di Indonesia. Angka tersebut disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pada awal tahun 2026, KPAI kembali menemukan sejumlah kasus serupa.

Baca Juga: Tragedi NTT: Siswa SD Akhiri Hidup, Bukti Kegagalan Pemerintah

Diyah menjelaskan, berdasarkan kajian KPAI, terdapat sejumlah faktor yang kerap menyertai kasus anak mengakhiri hidup. Faktor tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kondisi keluarga.

“Nah, apakah ini kaitannya dengan kesehatan mental? Tentu saja. Tetapi perlu kita dalami lebih lanjut, karena di kajian kami di KPAI, penyebab anak mengakhiri hidup itu faktor utamanya pertama bullying, kedua pengasuhan, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor asmara,” kata Diyah.

Ia menegaskan, dalam kasus YBR, seluruh kemungkinan tersebut harus ditelusuri secara komprehensif agar akar permasalahan dapat diketahui secara pasti.

“Kalau ini perlu diteliti lebih lanjut, apakah ada kaitannya dengan bullying, pengasuhan di rumah. Nah, kalau ekonomi sudah pasti iya, tapi kan akan lebih baik ketika kita betul-betul tahu akar permasalahannya,” tambahnya.

KPAI menyebut pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti kasus ini. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait diminta turun langsung guna memastikan hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi.

“Pemerintah, kami, sudah koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian juga Kementerian Sosial agar turun di kasus ini. Lalu, kita juga cek di sekolah, apakah memang benar anak harus membeli buku dan lain sebagainya,” ujar Diyah.

Sebelumnya, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan saat mengevakuasi jasad YBR. Surat tersebut ditulis menggunakan bahasa daerah Bajawa dan ditujukan kepada ibu korban.

Kepala Seksi Humas Polres Ngada, Ipda Benediktus R Pissort membenarkan bahwa surat itu ditulis oleh korban. Dalam surat tersebut, YBR menuliskan ungkapan kekecewaan kepada ibunya, menyebut sang ibu pelit, serta menyampaikan pesan perpisahan.

Berikut isi surat yang ditulis YBR:

Kertas tii mama reti (Surat untuk mama Reti)

Mama galo zee (Mama pelit sekali)

Mama molo ja’o galo mata mae rita ee mama (Mama baik sudah. Kalau saya meninggal mama jangan menangis)

Mama jao galo mata mae woe rita ne’e gae ngao ee (Mama kalau saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya ee)

Molo mama (Selamat tinggal mama)

Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kekecewaan korban terhadap ibunya. Di masyarakat beredar kabar korban merasa kecewa karena sang ibu tidak mampu membelikan buku tulis dan pena.

Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa, menjelaskan pada malam sebelum kejadian, YBR sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pulpen. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit.

Dion menuturkan, dalam kesehariannya YBR tinggal bersama neneknya. Rumah nenek korban dan rumah ibunya berada di desa yang berbeda. Pada malam sebelum kejadian, YBR diketahui menginap di rumah ibunya untuk menyampaikan permintaan tersebut.

“Menurut pengakuan ibunya, permintaan itu korban minta uang untuk beli buku tulis dan pulpen sebelum meninggal,” ungkap Dion Roa, Selasa (3/2/2026).