Ironi Kebijakan Negara di Balik Tragedi Anak SD NTT Bunuh Diri

Jakarta, Beritasatu.com – Kematian siswa IV SD berinisial YBR (10)  di Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggemparkan publik sekaligus mengungkap ironi kebijakan negara. Bocah miskin itu diduga kuat bunuh diri di kebun cengkih milik neneknya karena tidak mampu membeli buku dan pena. .

“Apa yang terjadi di NTT adalah produk kemiskinan struktural. Kami menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Tamparan keras bagi negara yang gagal dalam melindungi hak asasi manusia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Tragedi ini menghadirkan ironi kebijakan anggaran negara. Saat seorang anak mengakhiri hidupnya untuk merespons beban kemiskinan keluarga yang tidak mampu membeli alat tulis seharga tidak sampai Rp 10.000, negara malah akan menggelontorkan Rp 17 triliun untuk biaya keanggotaan Dewan Perdamaian gaza atau Board of Peace, Rp 350 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) dan Rp 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih.

Usman mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program kebijakannya dan memastikan adanya program yang memadai untuk menanggulangi kemiskinan secara nyata. Kemiskinan membuat anak rentan pelanggaran hak asasi manusia. 

Kematian YBS menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Hak pendidikan itu tak hanya biaya sekolah, tetapi peralatan belajar mengajar. Kegagalannya berpengaruh pada psikologis anak terlebih ketika berada dalam kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan membuat orang merasa tersisih, direndahkan martabatnya dan tidak berdaya. Itu dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan sipil, sosial, politik dan budaya di tengah masyarakat, termasuk menikmati hak atas pendidikan.

“Kemiskinan membuat orang merasa suara mereka tidak didengar. Berkaca dari kejadian memilukan ini kami mendesak evaluasi total program pemberantasan kemiskinan serta pendidikan gratis agar kasus YBS tidak terulang lagi. Negara harus melibatkan masyarakat terdampak dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Usman.

Pendidikan layak adalah hak yang dijamin konstitusi dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Negara wajib memenuhi hak itu, bukan hanya dengan menyediakan gedung sekolah, tapi memastikan setiap anak memiliki akses atas sarana pendukung pendidikan tanpa hambatan biaya.

Negara tidak boleh hanya hadir dalam narasi besar anggaran triliunan untuk program-program lain, tetapi absen ketika seorang anak diduga sampai mengakhiri nyawa karena tidak memiliki buku dan pena.

”Keadilan sosial di negeri ini tidak akan pernah tegak selama akses pendidikan masih menjadi barang mewah bagi kaum miskin dan masih disepelekan oleh negara,” kata Usman.

Pemerhati anak dan pendidikan, Retno Listyarti mengatakan kematian YBR bukti negara masih abai dalam melindungi anak, terutama dari keluarga miskin.

“Saya menilai, kasus ini merupakan wujud ketidakhadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya bagi mereka yang terkendala karena biaya. Kasus siswa usia 10 tahun yang bunuh diri di NTT terjadi karena adanya pengabaian atas amanah konstitusi soal pembiayaan pendidikan,” kata Retno.

Kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi. Mulai dari Pasal 31 UUD 1945, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Menurutnya, regulasi tersebut secara eksplisit memerintahkan negara untuk memastikan pendidikan dasar dapat diakses tanpa pungutan, termasuk bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Namun, apa yang terjadi? Negara justru melakukan pembiaran. Sangat ironis, ketika pemerintah dengan bangga menyampaikan tentang anggaran pendidikan yang terus naik, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga sebuah buku dan pena yang tak terjangkau,” ujar komisioner KPAI periode 2017-2022 ini.

Kasus Anak Bunuh Diri Tertinggi di ASEAN

Kematian YBR pada Kamis (29/1/2026), menambah daftar kasus anak bunuh diri di Tanah Air dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan perkara anak bunuh diri tertinggi di Asia Tenggara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 2025, terdapat 26 kasus anak yang mengakhiri hidup di Tanah Air.

“Kalau data di KPAI tahun 2025 itu ada 26 kasus anak mengakhiri hidup,” kata Komisioner KPAI Diyah Puspitarini.

Angka ini memang menunjukkan tren penerunan, tetapi tetap saja masih tinggi apabila melihat statistik dalam beberapa tahun terakhir. 

Pada 2023, KPAI mencatat ada 46 kasus anak mengakhiri hidupnya. Kemudian pada 2024, tercatat 43 anak mengakhiri hidup. Sementara selama Januari 2026, sedikitnya sudah ada tiga anak yang mengakhiri hidupnya.

“Ini tidak bisa kita normalisasi, secara garis besar Indonesia berada pada kondisi yang darurat anak mengakhiri hidup," ujar Diyah.

Diyah menjelaskan, berdasarkan kajian KPAI, terdapat sejumlah faktor yang kerap menyertai kasus anak mengakhiri hidup. Faktor tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kondisi keluarga.

“Kajian kami di KPAI, penyebab anak mengakhiri hidup itu faktor utamanya pertama bullying, kedua pengasuhan, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor asmara,” kata Diyah.

Ia menegaskan, dalam kasus YBR, seluruh kemungkinan tersebut harus ditelusuri secara komprehensif agar akar permasalahan dapat diketahui secara pasti. KPAI meminta kepolisian mengusut kasus tersebut.

Kegagalan Pemerintah

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengaku kasus kematian YBR sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam memerhatian masyarakat miskin. Dia juga mengakui kalau keluarga YBR tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

"Ini alarm bagi kita untuk serius mengurus masalah seperti ini. Pranata sosial, agama, dan budaya kita gagal sampai ada anak meninggal karena miskin," kata Melki kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Gubernur juga mengkritik lambatnya respons Pemkab Ngada dalam menangani kasus ini. "Sekda Ngada, turunkan orang ke sana secara resmi. Kuburan anak ini harus layak, kita gagal sebagai pemerintah jika mengabaikan hal seperti ini," ujarnya.