Menhub Prediksi 144 Juta Orang Mudik Lebaran 2026

Jumat, 20 Februari 2026 | 23:14 WIB

Penulis: Martin Bagya Kertiyasa | Editor: MBK

URL berhasil di salin.

Ilustrasi perjalanan mudik Lebaran. (Kemenhub)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi sekitar 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idulfitri 1447 H. Angka tersebut berpotensi meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Dari survei, ada 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Namun kami mengantisipasi kemungkinan kenaikan karena tahun lalu survei 146 juta, realisasinya mencapai 154 juta,” kata Dudy dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan operasional posko angkutan Lebaran akan berlangsung pada 13–29 Maret 2026 untuk mengoordinasikan seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

Cara Ikut Mudik AHM 2026, Cek Syarat dan Alur Pendaftarannya

Menurut dia, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan, antara lain pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas, kecuali kendaraan pengangkut bahan pokok, bahan bakar minyak, dan kebutuhan penting lainnya sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian.

Selain itu, Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow, sistem satu arah (one way), dan ganjil genap di sejumlah ruas tol yang berpotensi padat.

Terkait perayaan Nyepi di Bali pada 19 Maret 2026, Dudy mengatakan penyeberangan menuju Pulau Bali akan dihentikan sementara dan disiapkan sistem penundaan (delaying system) serta zona penyangga (buffer zone).

Kuota Terbatas! Begini Cara Daftar Mudik Gratis Pegadaian 2026

“Kami akan menginformasikan kepada masyarakat terkait penutupan sementara pelabuhan agar dapat mengatur jadwal perjalanan,” ujarnya.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) pada 16–17 Maret 2026 untuk arus mudik dan 25–26 Maret 2026 untuk arus balik, yang telah disetujui Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal tertentu sehingga keselamatan dan kelancaran perjalanan lebih terjamin,” ujar dia.