Biaya Haji 2026 Berpotensi Naik hingga 50 Persen, Kemenhaj Putar Otak

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyusun skema final pembiayaan haji 2026 menyusul potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga 50%  akibat dampak perang antara Amerika Serikat (AS) dengan Israel terhadap Iran yang berdampak pada geopolitik kawasan Timur Tengah.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah saat ini masih mencari berbagai opsi sumber pendanaan untuk menutup potensi kenaikan biaya tersebut.

"Hari Jumat  lalu sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya. Tetapi nanti ada rapat kabinet, nanti setelah itu akan kita pastikan dari mana sumber-sumbernya," kata Irfan kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Irfan menegaskan skema pembiayaan yang tengah disiapkan tidak akan membebani jemaah haji. Pemerintah tengah berupaya mencari solusi agar kenaikan biaya tidak berdampak langsung pada calon jemaah.

Ia juga memastikan tidak ada rencana untuk menggunakan skema subsidi silang dari jemaah haji tahun berikutnya, termasuk jemaah haji 2027, guna menutup kenaikan biaya pada tahun ini.

"Kalau artinya kalau biaya sekarang ini dibebankan kepada jemaah tahun depan, saya kira enggak. Saya kira enggak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya siap mengucurkan dana cadangan apabila diminta oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Namun demikian, Fadlul menegaskan penggunaan dana cadangan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu karena dana tersebut berasal dari setoran para calon jemaah yang masih dalam daftar tunggu.

"Nah pertanyaannya apakah jemaah tunggunya berkenan? Apakah pemerintahnya juga berkenan? Ataukah Komisi VIII sebagai perwakilan rakyat berkenan? Itu kan kita ikut perintah saja bagaimana instruksinya ke depan itu kita akan sesuaikan," kata Fadlul.