ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Menko Zulhas Ungkap Strategi Perbaiki SPPG

Kamis, 9 April 2026 | 19:41 WIB
MK
MK
Penulis: Martin Bagya Kertiyasa | Editor: MBK
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau SPPG.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau SPPG. (Beritasatu.com/M Nanda Andrianta)

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan strategi pemerintah dalam memperkuat tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah perbaikan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Badan Gizi Nasional yang mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengelola SPPG.

“Kami terus melakukan perbaikan tata kelola. Saat ini sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi,” ujar Zulkifli dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, penerapan aturan baku tersebut menjadi upaya pemerintah untuk memastikan operasional SPPG berjalan optimal sehingga dapat mendukung keberhasilan program MBG.

ADVERTISEMENT

Zulkifli menambahkan, jumlah penerima manfaat program MBG saat ini telah mencapai lebih dari 60 juta orang di seluruh Indonesia.

Seiring dengan itu, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan. Sejumlah unit yang melanggar aturan ditutup sementara untuk dilakukan pembinaan sebagai bagian dari perbaikan mendasar.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan beberapa regulasi tambahan untuk memperkuat standar pelayanan SPPG. Aturan tersebut mencakup standar gizi dari Badan Gizi Nasional serta kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ke depan aturannya akan diseragamkan agar tidak ada perbedaan standar antarwilayah. Saat ini satu aturan sudah diterbitkan dan ada tiga regulasi lagi yang sedang dirumuskan,” jelas Zulkifli.

Lebih lanjut, ia menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan terlibat dalam pengawasan dan pemantauan operasional SPPG, mengingat cakupan program yang luas dan kompleks. “BGN memiliki tugas yang sangat besar, sehingga diperlukan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah,” ujar Zulkifli.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Soroti Program MBG, Aliansi Mahasiswa Untika Demo di DPRD Banggai

Soroti Program MBG, Aliansi Mahasiswa Untika Demo di DPRD Banggai

NASIONAL
IMM Sulteng Desak Evaluasi Total Program MBG

IMM Sulteng Desak Evaluasi Total Program MBG

NASIONAL
Dukung Program Prabowo, Ribuan Warga Geruduk DPRD Jember

Dukung Program Prabowo, Ribuan Warga Geruduk DPRD Jember

JAWA TIMUR
Dukung MBG, Relawan DIY Ajak Publik Awasi agar Bebas Korupsi

Dukung MBG, Relawan DIY Ajak Publik Awasi agar Bebas Korupsi

NUSANTARA
KPK: Penyelidikan Korupsi MBG Tak Tumpang Tindih dengan Kejagung

KPK: Penyelidikan Korupsi MBG Tak Tumpang Tindih dengan Kejagung

NASIONAL
Bobby Nasution Ajak Warga Sumut Dukung Perbaikan Program MBG

Bobby Nasution Ajak Warga Sumut Dukung Perbaikan Program MBG

SUMATERA UTARA

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon