Patungan Program Magang Berisiko Tekan Partisipasi Usaha

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional batch 4 dengan skema berbeda dari sebelumnya.

Pemerintah mengusulkan perusahaan menanggung sekitar 20%–30% uang saku peserta pada tahap kedua Program Magang Nasional, setelah pada tahap awal seluruh biaya ditanggung pemerintah.

Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisnadwipayana Payaman Simanjuntak menilai skema tersebut berisiko menekan partisipasi dunia usaha.

Menurut Payaman, minat perusahaan, terutama skala menengah dan besar, selama ini sudah terbatas meskipun pada tahap awal pemerintah menanggung penuh uang saku peserta.

“Jika sekarang perusahaan diminta menanggung 20%–30% uang saku, hal itu wajar. Namun, perlu kejelasan apakah kontribusi tersebut menjadi tambahan bagi peserta atau untuk mengurangi beban pemerintah,” katanya, Kamis (30/4/2026).

Pada tahap awal program, perusahaan umumnya hanya memberikan bantuan transportasi dan konsumsi bagi peserta magang. Oleh karena itu, kejelasan arah kebijakan dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah mendorong penerapan skema pembagian beban tersebut.

“Kami minta ada pembagian beban, sekitar 20%–30% ditanggung korporasi,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, pada tahap awal pemerintah menanggung 100% biaya uang saku, sehingga pada tahap berikutnya diperlukan keterlibatan dunia usaha.