Ini 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU Pemilu memang dikeluarkan, tetapi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimasukkan ke daftar.

Selain 33 RUU, rapat Baleg di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/3/2021), mengesahkan 5 RUU Daftar Kumulatif Terbuka yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat.

RUU Pemilu dikeluarkan dari draf daftar Prolegnas Prioritas 2021 sebelumnya, setelah diminta oleh Komisi II DPR serta mendapat dukungan pemerintah. Sebelum diputuskan, sembilan fraksi yang ada di DPR menyampaikan pandangan mini fraksi. Semua fraksi bersepakat mencabut RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang mewakili pemerintah juga menyampaikan persetujuan.

Fraksi Partai Golkar lalu mengusulkan agar RUU KUP dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Yasonna mengatakan pemerintah berharap usulan itu disetujui jika memungkinkan. Yasonna mengaku telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Memang sebagian isi KUP sudah masuk di UU Ciptaker, tetapi pemerintah ingin, karena persoalan pajak ini yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting, perlu kita pertimbangkan jika fraksi-fraksi setuju," kata Yasonna.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas lalu memberi isyarat bahwa RUU KUP sudah masuk ke Prolegnas Prioritas.

"Jika memungkinkan atas persetujuan fraksi-fraksi, ya kita anggap saja (RUU KUP) mengisi pencabutan RUU Pemilu," kata Yasonna lagi.

Supratman lalu meminta izin kepada peserta rapat untuk mengesahkan keputusan soal Prolegnas Prioritas 2021.

"Apakah bisa disetujui?," tanya Supratman dan dijawab setuju oleh peserta rapat.

Berikut daftar 33 RUU dan 5 RUU Kumulatif Terbuka yang disepakati:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
12. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
19. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
26. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
27. Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
28. Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibu Kota Negara.
29. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
30. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
31. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
32. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa.
33. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Daftar RUU Kumulatif Terbuka
1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perianjian Internasional.
2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.