Infrastruktur, Kendala Pembangunan Kawasan Indonesia Timur

Jakarta - Hampir di seluruh kawasan Indonesia Timur memiliki permasalahan pokok, yakni minimnya infrastruktur. Padahal, untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan sangat membutuhkan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan pemerintah pusat diharapkan mampu bersinergi dan berintegrasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Oleh sebab itu, apa yang menjadi kebijakan nasional wajib diteruskan dalam bentuk perluasan dan peningkatan oleh seluruh pemerintah daerah.

"Persoalan utama kawasan Indonesia Timur adalah masalah keterbatasan infrastruktur," kata Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam saat bertemu dengan wartawan di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Nur Alam, dalam kebijakan perencanaan nasional, seyogyanya apa yang sudah menjadi kebijakan nasional dapat diteruskan dalam bentuk perluasan dan peningkatan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Di Sultra sendiri, kata dia, hingga kini diakui masih terdapat berbagai permasalahan dan isu-isu strategis seperti potensi SDA belum dapat dikelola secara optimal, rendahnya kualitas SDM, keterbatasan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, serta telekomunikasi) hingga belum sinerginya peraturan perundang-undangan antar sektor serta antar pusat dan daerah.

Nur Alam yang baru saja mendapatkan Penganugerahan Bintang Mahaputera Utama Bidang Pembangunan dari Presiden RI ini, mencontohkan, pengembangan konektivitas wilayah Sultra serta pembiayaan infrastruktur terus dilakukan secara bertahap, meliputi pengembangan infrastruktur dalam klaster (klaster industri pertambangan, industri kakao, kelautan, pariwisata) dan pengembangan konektifitas infrastruktur wilayah (pembangunan jalan, bandara, dan dermaga).