Jangan Gunakan Hasil Hitung Cepat untuk "Psywar"

Sabtu, 12 Juli 2014 | 14:11 WIB
B
B
Penulis: BeritaSatu | Editor: B1
Hasil hitung cepat (Quick Count) yang menyatakan kemenangan pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres 2014, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014.
Hasil hitung cepat (Quick Count) yang menyatakan kemenangan pasangan Prabowo-Hatta dalam pilpres 2014, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014. (The Jakarta Globe/Afriadi Hikmal)

Jakarta - Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengingatkan kubu pasangan capres dan cawapres jangan menggunakan hasil hitung cepat (quick count) untuk perang urat syaraf (psywar).

"Saya melihat kubu pasangan nomor 2 gencar melakukan 'psywar' membentuk opini publik dengan memanfaatkan hasil hitung cepat sedangkan kubu lain menyerahkan pada KPU," katanya di Jakarta, Sabtu (12/7).

Syahganda mengatakan, di tengah penantian menunggu pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan pada 22 Juli 2014, para pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla gencar melakukan pembentukan opini melalui media sosial dan media massa bahwa hasil hitung cepat yang berpihak pada mereka merupakan hasil final.

Hal itu, katanya, bila berlangsung terus dapat merupakan tekanan kepada publik.

Ia menegaskan, terlalu dini menyimpulkan kemenangan dari hasil hitung cepat lembaga survei dan terkesan dipaksakan, sekaligus mengindikasikan pengabaian keberadaan resmi KPU yang berwenang menetapkan pemenang Pemilu Presiden sesungguhnya.

"Jadi, tidak masuk akal menyatakan Jokowi-JK telah memenangi Pilpres, atas dasar adanya asumsi serta prediksi melalui 'quick count' yang tidak bisa dipastikan kebenarannya," ujar Syahganda.

Bahkan, katanya, ada pernyataan dari Burhanuddin Muhtadi, pemimpin lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang berlebihan menyalahkan KPU bila hasil dari KPU berbeda dari lembaga surveinya.

Sedangkan lembaga survei lain yang juga memenangkan pasangan nomor urut 2 itu menyebut diri sebagai pihak yang paling kredibel.

"Ini jelas perang urat syaraf dan tidak etis," katanya.

Ia menambahkan, tentu akan sulit sekali kalau tidak berorientasi dalam menempatkan KPU yang memiliki kekuatan konstitusional dalam menetapkan hasil pemilu.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon