Pernyataan Burhanuddin Muhtadi Soal Rekapitulasi KPU Sebaiknya Tak Dipolitisasi

Jakarta - Kegigihan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, yang mempertahankan kebenaran hasil dan proses quick count lembaganya atas Pilpres 2014 merupakan bagian dari tanggung jawab keilmuan.

"Ini kegiatan scientific, nggak usahlah ditarik-tarik ke proses politik," kata Direktur Eksekutif Populi Center Usep S. Ahyar di Jakarta, Senin (14/7).

Usep mengatakan, hasil quick count memang bisa saja salah, berbeda dengan real count KPU. Oleh sebab itu, dalam survei maupun quick count ada yang namanya kesalahan yang ditolerir atau margin of error. Namun, jika quick count itu dilakukan dengan kerangka penelitian, sampling dan metodologi yang benar secara ilmiah, maka hasilnya akan mendekati hasil yang sesungguhnya.

Dalam konteks quick count Pilpres sendiri, lanjut Usep, hasil quick count Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi tak jauh berbeda dengan hasil quick count Populi Center.

"Yang penting, quick count itu bukan pada salah atau benarnya. Yang paling penting itu tidak bohong, setia pada metodologi, dan lainnya," kata Usep.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Nico Harjanto mengatakan, hasil real count KPU bukan tidak mungkin mengalami penyimpangan atau bias. Pasalnya, real count KPU itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional dan melibatkan banyak pihak.

"Sedangkan, quick count itu datanya langsung diambil dari TPS dan tidak melibatkan banyak orang seperti rekap manualnya KPU," kata Nico Harjanto.

Diketahui, Burhanuddin dilaporkan Tim Prbaowo-Hatta ke Polisi karena menyatakan real count KPU bisa saja salah bila hasilnya beda dengan quick count sejumlah lembaga kredibel seperti Indikator Politik Indonesia.

Dukungan kepada Burhanuddin justru makin mengalir. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah dalam tweetnya menuliskan, awalnya dia mengaku tidak percaya dengan hasil quick count karena dianggap sebagai upaya untuk mengarahkan suara pada calon tertentu. Namun, setelah membaca dan mengetahui sejarah lahirnya quick count, barulah ia percaya.

Awalnya, quick count justru dilakukan untuk melawan kecurangan oleh lembaga Pemilu yang dikendalikan Pemerintah Filipina. Setelah itu, quick count mulai populer di masyarakat.