Diduga Ada "Deal" ARB dan Elite Pemerintah, Azis Syamsuddin: Saya Tidak Tahu

Rabu, 10 Desember 2014 | 12:50 WIB

Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyalami Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) pada acara HUT Partai Golkar ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) malam. (Antara/Andhika Wahyu)

Jakarta - ‎Pernyataan Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, yang mendukung Perppu Pilkada dikabarkan sebagai bagian langkah politik untuk memastikan dukungan pemerintah atas hasil Munas Bali yang mengukuhkan ARB menjadi Ketua Umum.

"Ini bagian dari kesepakatan antara ARB dan elite di pemerintahan," ujar sumber di kalangan Parlemen yang menolak disebut namanya, di Jakarta, Rabu (10/12).

Dalam kesepakatan itu, kata sumber itu, ARB berjanji memastikan Golkar dan Koalisi Merah Putih (KMP) takkan mengganggu pemerintah melalui penggunaan hak-hak di DPR RI seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket.

Selain itu, dijamin juga takkan ada impeachment presiden dan wakil presiden RI.

Bukti soal itu, salah satunya akan segera ditunjukkan ARB terkait Perppu Pilkada.

"Terbukti Tweet ARB sudah keluar," imbuhnya.

Namun, dia memastikan bahwa kesepakatan itu tidak gratisan. Selain mendapat jaminan dukungan Pemerintah atas hasil Munas Bali, ARB disebut sang sumber juga mendapat perlindungan atas kewajiban membayar biaya dampak semburan Lumpur Sidoarjo.

Di luar itu, ARB juga mendapat jaminan untuk bisa menempatkan orang-orangnya di 10 perusahaan top BUMN. Disebut Menteri BUMN Rini Soewandi juga sudah menyanggupinya.

"Jabatan BUMN itu yang terkait bisnis keluarga ARB," kata sumber.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga dikenal dekat dengan ARB, Azis Syamsuddin, menyatakan dirinya tak tahu bila ada kesepakatan demikian.

"Tak tahu saya soal kesepakatan itu," kata Azis di Jakarta, Rabu (10/12).

Terkait persetujuan Perppu Pilkada seperti dimuat di Tweet ARB, Azis menyatakan bahwa hal itu tidak istimewa karena sejak awal memang Golkar meneken nota kesepahaman di Koalisi Merah Putih (KMP). Salah satu isinya soal persetujuan atas Perppu Pilkada Langsung.

Hanya saja, tentu hasil rekomendasi Munas Bali tetap dipegang dan takkan dilupakan begitu saja.

‎"Hasil rekomendasi Munas Bali akan menjadi pembahasan kebijakan bagi Ketua Umum terpilih (ARB), serta jajaran pengurusnya," kata Azis.