Kapolda Papua: Kondisi Tanah Papua Aman dan Damai

Sabtu, 15 Oktober 2016 | 09:22 WIB
YP
IC
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: CAH
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw (Suara Pembaruan/Robert Isidorus)

Jakarta - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan bahwa kondisi Papua sampai saat ini aman dan damai saja. Paulus mengakui bahwa memang ada persoalan di Papua yang sudah mengakar dan berlapis serta tumpang tindih dengan kepentingan dari berbagai pihak.

"Ada persoalan yang sudah mengakar, berlapis dan tumpang tindih antara tujuan dan kepentingan dari berbagai pihak. Saya pikir itu ada, kita berusaha mengatasi dan bersinergi bersama untuk mencari solusi. Tetapi, pada prinsipnya, di Papua dan Papua Barat, masih aman dan terkendali," ujar Paulus saat menjadi pembicara di Seminar Nasional LIPI yang bertajuk "Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map" di Auditorium Utama LIPI, Jakarta, Jumat (14/10).

Hadir dalam seminar itu sejumlah narasumber, antara lain Deputi I Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Yoedhi Swastono, Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay, Koordinator Penelitian Updating Papua Road Map dari LIPI Adriana Elisabeth dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy.

Paulus menganggap bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua beberapa kali menunjuk bahwa Tanah Papua aman. Bahkan, kata dia, hari Senin mendatang Presiden Jokowi akan kembali ke Papua dan kemungkinan langsung ke kampung-kampung di Papua.

"Itu semua karena terbukanya ruang dialog antara berbagai pihak agar Papua tetap aman dan damai," ungkap dia.

Paulus juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat di depan umum karena itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi, dalam menyampaikan pendapat di depan umum harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Dalam menyampaikan pendapat di depan umum adalah hak semua pihak, tetapi tetap harus menjalankan kewajiabn. Kalau tidak, akan ditindak. Kewajiban pertama adalah menjamin keutuhan NKRI. Kalau tidak, kami tidak izinkan dan kami akan tindak tegas karena kami akan menjaga keutuhan NKRI," pungkas dia.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon