Kapolda Papua Ingatkan KNPB Jangan Gelar HUT Kemerdekaan Papua Barat

Jayapura-Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Rabu (30/11) siang mengingatkan kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa pada 1 Desember besok, yang diyakini sebagai HUT Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya seruan dari KNPB kepada rakyat Papua untuk bersama sama merayakan 1 Desember besok, sebagai hari paling bersejarah di mana orang Papua memanifestokan identitas politik kebangsaannya sendiri. Seruan ini dibuat dalam selebaran yang kemudian dibagi bagikan kepada para pengedara motor yang melintas di kawasan Abepura, Rabu(30/11) siang.

Dalam seruan yang diterima Beritasatu.com, disebutkan 1 Desember 2016 wajib dirayakan oleh rakyat Papua. Setelah 55 tahun berlalu, aneksasi Indonesia melalui operasi Trikora hingga rekayasa Pepera 1969 seakan membenarkan kekuasaannya di atas tanah Papua, menyebabkan penindasan tiada henti. Seruan tersebut dikeluarkan Victor F. Yeimo sebagai Ketua Umum KNPB.

Disebutkan dalam seruan tersebut, West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia, namun teritori tak berpemerintahan sendiri di bawah pendudukan kolonial Indonesia. Kemerdekaan West Papua akan merupakan pengembalian kedaulatan rakyat Papua, dan bukanlah pelanggaran integritas teritorial Indonesia. Karena itu, rakyat dunia, termasuk rakyat Indonesia, berkewajiban memastikan rakyat West Papua diberikan hak untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri.

Tertulis juga, solidaritas tanpa batas harus mengalir dari seluruh penjuru dunia bagi kemerdekaan Papua. Bulan Desember, bangsa Papua mesti memastikan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Kita juga mesti memastikan orang-orang di Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk rakyat Indonesia mendukung perjuangan kita. Dan lebih dari itu, kita mesti memastikan rakyat West Papua mengorganisir diri dalam gerakan perlawanan nyata secara damai dan bermartabat Perjuangan kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa Papua dari penguasaan dan pemusnahan bangsa Papua oleh kolonialisme Indonesia.

Ditegaskan Kapolda, pihaknya akan tetap mengambil tindakan hukum jika kelompok ini berani melakukan aksi turun ke jalan dan mengganggu ketertiban umum.

"Kalau mereka turun ke jalan, tetap akan kami hambat dan larang. Jika perlu akan kami bubarkan, dan kalau mereka tetap melawan pastinya kita akan tindak sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya kepada wartawan.

Apalagi sebelumnya Polda Papua telah mengeluarkan maklumat yang diberi nama ‘Maklumat Kepolisian Daerah Papua’ dikeluarkan tanggal 1 Juli 2016 lalu. Isi maklumat itu diarahkan kepada kelompok radikalisme yang mempunyai paham untuk menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastic dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

"Bahwa organisasi/kelompok tersebut diatas apabila menyampaikan pendapat di muka umum dan melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka Polri akan dengan tegas dan terukur melakukan tindakan kepolisian yang bersifat penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Memang, dalam Maklumat Kapolda tersebut menegaskan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlamen Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) serta kelompok radikal lainnya adalah kelompok atau organisasi yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah karena tidak tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bersifat separatisme, karena mengusung ide pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.