Wapres Tegaskan Penghematan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta - Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memerintahkan pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan anggaran.

"Penghematan anggaran dilakukan dengan tujuan memberikan kesejahteraan untuk rakyat melalui program-program prioritas pemerintah. Di antaranya, melalui pembangunan sejumlah infrastruktur," jelas Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK).

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, maka diperlukan adanya penghematan anggaran dari K/L. Seperti, mengurangi anggaran perjalanan, seminar, dan pertemuan-pertemuan yang tidak mendesak.

"Soal hemat anggaran adalah cost effective. Artinya bagaimana anggaran yang ada itu menghasilkan lebih banyak. Begitu kita anggarkan Rp 2.000 triliun kita belanjakan, tetapi harus tepat sasaraan dan efektif. Kalau uang yang ada bisa dibuat 1.000 km jalan kenapa dibuat 700 km atau sebaliknya," kata JK.

"Oleh karena itu, dikurangi hal-hal yang tidak penting, dikurangi perjalanan, seminar-seminar pegawai yang tidak perlu. Itu yang kita bicarakan, bagaimana anggaran itu tujuannya adalah memberikan kesejahteraan untuk rakyat," tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajaran pimpinan K/L untuk melakukan penghematan secara besar-besaran. Kemudian, mengalihkan berbagai pengeluaran rutin yang tidak bermanfaat untuk belanja modal yang bermanfaat pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian, Presiden Jokowi mengatakan bahwa target-target yang paling penting untuk mendongkrak pertumbuhan, selain belanja modal, adalah menaikkan ekspor dan investasi.

"Menaikkan ekspor bukan barang yang mudah karena pasarnya juga lesu. Tetapi sekali lagi, ingin saya sampaikan ada pasar-pasar tradisional yang bertahun-tahun itu tidak pernah kita lihat. Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu terutama yang penduduknya di atas 60 tahun, yang di atas 80 tahun," kata Jokowi.