Gandeng KKP, BPPT Komitmen Dukung Kebijakan Poros Maritim

Selasa, 18 April 2017 | 21:08 WIB
AR
FH
Penulis: Ari Supriyanti Rikin | Editor: FER
Sejumlah kapal ikan bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (5/10/2016).
Sejumlah kapal ikan bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (5/10/2016).

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) siap mendorong peningkatan budidaya perikanan dan desain kapal yang sesuai dengan kebutuhan nelayan Indonesia.

Oleh karena itu sejak tahun 2013, BPPT sudah merintis kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat ini, kerja sama tersebut terus diperkuat dengan KKP dalam mendorong kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kepala BPPT, Unggul Priyanto, mengatakan, penguasaan maritim tidak hanya sekadar mampu menguasai sumber daya kelautan tetapi juga harus mampu menguasai teknologi di sektor kelautan. Misalnya dengan mampu membuat kapal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi.

"BPPT sudah mampu mengembangkan ikan nila salina yang bisa hidup di air asin serta pengembangan udang galah. Ke depan, akan dikembangkan pakannya. Sebab pakan masih menjadi masalah karena biayanya tinggi," katanya di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman BPPT dan KKP di Jakarta, Selasa (18/4).

Terkait desain kapal, kata Unggul, pihaknya menargetkan bisa mengembangkan industri perkapalan dengan TKDN tinggi. Saat ini, lanjutnya, industri perkapalan Indonesia masih tertinggal dari Filipina dan Vietnam.

Unggul mengungkapkan, beberapa kegiatan yang telah dijalin BPPT dengan KKP antara lain pengkajian dan penerapan teknologi di bidang kelautan dan perikanan, teknologi pengelolaan sampah laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana, prasarana dan tenaga ahli serta pertukaran data dan informasi.

Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto, menyatakan dukungan terkait peningkatan TKDN di sektor kelautan. Menurutnya, banyak ketergantungan terhadap produk impor yang harus segera dihentikan. "Kita perlu memperkuat penerapan teknologi meski mulai sederhana tetapi kita buat sendiri," ujarnya.

Rifky mencontohkan, dalam rantai bisnis udang mayoritas bergantung impor, sehingga praktik impor harus kita kurangi.

"Terkait desain kapal, diharapkan BPPT mampu mendesain kapal sesuai dengan identitas daerah dan kearifan lokalnya," kata Rifky.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon