‎KPK dan Bawaslu Minta Seluruh Peserta Pemilu Buka Data Diri

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta seluruh peserta pemilu baik pemilu, terutama pemilu legislatif baik DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi maupun DPD untuk membuka data diri dan rekam jejaknya. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui rekam jejak seluruh calon pemimpinnya masing-masing sebelum menentukan pilihan.

"Kita minta pada peserta pemilu untuk membuka semua track record yang bersangkutan dalam pekerjaannya dalam pengabdian masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa peserta pemilu tersebut," kata Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja usai berdiskusi dengan pimpinan KPK, Laode M Syarief, terkait Pemilu yang jujur dan berintegritas, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Bagja mengatakan, jangan sampai masyarakat memilih seorang calon yang tak sesuai dengan informasi yang diberikan. Selain itu, membuka rekam jejak secara terang dan utuh akan membangun suasana kompetisi yang sehat. Dengan demikian, politik uang pun dapat diminimalisir karena pemilih sudah mengetahui latar belakang calon yang akan dipilihnya.

"Karena ada modus karena tak mengenal dengan uang maka bisa bekerja. Dengan uang kemudian ditawarkan kepada pemilih untuk memilih yang bersangkutan. Oleh kaarena itu kami minta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan dalam pemilu 2019 ini. Kami harap pemilu kali ini adil berintegritas jauh dari politik uang," tandas Bagja.

Dalam kesempatan yang sama, Laode M Syarif juga mengimbau kepada seluruh partai politik (parpol) untuk membeberkan rekam jejak seluruh calon legislatif yang diusungnya dalam Pemilu 2019.

"Saya juga KPK mengimbau, termasuk Bawaslu mengimbau, kepada semua partai politik untuk mengumumkan daftar riwayat hidup dari masing-masing calon. Karena tak ada pilihan boleh diumumkan atau tidak," kata Syarif.

Syarif mengatakan, dengan membuka data diri dan rekam jejak, masyarakat dapat melihat secara utuh pada calon pemimpinnya. Dengan demikian, pemilih dapat memilah dan memilih calon pemimpinnya dengan teliti. Sebaliknya, masyarakat perlu mempertanyakan komitmen calon maupun partai yang enggan membuka data diri dan rekam jejaknya.

"Jika dia (calon peserta pemilu) tidak ingin membuka riwayat hidup dia, itu saya pikir penting dan kepada masyarakat kita imbau kita berharap bahwa anggota DPR anggota DPRD yang terpilih nanti adalah yang baik, oleh karena itu jangan pernah meminta uang‎," tegas Syarif.