Cartha Politika Tantang Kubu Prabowo Buka Data Penghitungan Suara

Bogor, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjamin hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan lembaga surveinya bisa dipertanggungjawabkan. Yunarto Wijaya menyebut bila hasil hitung cepat Charta Politika bohong, bisa dibuktikan dengan membuka data dan diadu dengan hasil hitung cepat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengklaim menang 62 persen.

"Bila hasil survei dipertentangkan itu masuk akal, karena hasilnya persepsi yang diambil sebelum pencblosan. Sedangkan hitung cepat itu sampel dari formulir C1," kata Yunarto Wijaya kepada Beritasatu.com saat menghadiri inagurasi Wali Kota Bogor, Bima Arya di Balai Kota, Bogor, Minggu (21/4/2019).

Yunarto Wijaya mengatakan, metode hitung cepat tidak menyalahi aturan karena dilakukan secara ilmiah melalui rekap formulir C1 yang diambil secara acak sebagai sempel. "Justru lembaga survei yang melakukan quick count salah ketika Prawobo sujud sukur pada 2014 akhirnya di sidang dewan etik, tiga lembaga (menangkan Prabowo) tidak pernah membuka data. Saat ini, (Prabowo) tidak berani buka data, (malah) bersembunyi menyebut kita bayaran atau suruh ke Antartika," kata Yunarto Wijaya di acara.

Yunarto Wijaya menilai, seharusnya tuduhan riset ilmiah dibantah secara keilmuan. Terlebih, lembaga survei hitung cepat sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kita menyepakati tidak ada yang mengklaim kemenangan secara legal. Tetapi ketika ada yang melakukan tuduhan pada proses riset ilmiah, kita menjawab secara keilmuan," papar Yunarto Wijaya.

Terkait pelaporan terhadap lembaga survei ke kepolisian atas hasil hitung cepat Pemilu 2019 kata Yunarto Wijaya merupakan aksi salah alamat. Dia tidak mau ambil pusing dengan hal itu. "Laporan enggak saya anggap serius, subyek hukumnya salah. Bagaimana berbicara secara metodelogi, bila subyek hukumnya saja salah," tambah Yunarto Wijaya.