Puluhan KPPS Meninggal, KPU Pastikan Beri Santunan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, memastikan bahwa keluarga kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang meninggal akan diberikan santunan. Santunan tersebut akan diambil dari anggaran pos-pos pengeluaran yang bisa dihemat oleh KPU.

"Dipastikan akan mendapatkan santunan," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Santunan, kata dia, akan diberikan kepada keluarga KPPS yang meninggal, KPPS yang kecelakaan dan KPPS yang sakit. Arief mencontohkan, dari penghematan anggaran untuk logistik.

"Kami hitung dulu besaran yang dihemat berapa, kemudian berapa yang bisa kami alokasikan. Kemudian mekanisme pemberian santunan seperti apa? Apakah ada surat kematian atau bagaimana? Kalau untuk yang sakit bagaimana? Kalau untuk yang kecelakaan bagaimana? Akan kami bahas pada pleno malam ini," jelas Arief.

Sementara, Komisioner KPU Virya Aziz mengatakan puluhan petugas KPU yang menjalankan tugas sejak pungut-hitung di TPS mengalami musibah. Berdasarkan data yang masuk hingga Minggu (22/4) malam, tercatat 86 petugas KPU baik KPPS dan petugas lainnya yang terkena musibah.

"Berdaarkan laporan tadi malam, ada 86 petugas yang mengalami musibah, yang meninggal dunia 54 dan sakit 32 orang," ujar Viryan saat dikonfirmasi, Senin (22/4).

Menurut Viryan umumnya para petugas KPU ini mengalami musibah karena kelelahan dan kecelakaan saat menjalankan tugas. Jumlah tersebut, kata dia, juga berpotensi bertambah karena saat pihaknya sedang melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

"Sangat mungkin masih bertambah karena sekarang rekap suara di kecamatan sedang berlangsung, KPPS, PPS dan PPK terus merekap suara," ungkap dia.

KPU, kata Viryan, merasakan kesedihan dan duka mendalam karena para petugasnya berguguran. Dia nenegaskan petugas yang meninggal adalah pahlawan Pemilu Indonesia 2019.

"Sedih sekali melihat teman-teman kami berguguran. Mereka adalah pahlawan pemilu Indonesia 2019," tutur dia.

Lebih lanjut, Viryan mendorong agar Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah setempat memberikan layanan kesehatan gratis kepada penyelenggara pemilu yang sedang menjalankan tugasnya.

"Saya berharap ada layanan kesehatan gratis dari Kemkes atau Pemda di setiap kecamatan untuk memberi layanan kesehatan kepada jajaran penyelenggara pemilu, baik kpps, pps, ppk dan pengawas TPS, PPL dan Panwascam hingga para saksi dari peserta pemilu," pungkas dia.