Logo BeritaSatu

Tak Bijak, Salahkan Putusan MK Soal Pemilu Serentak

Sabtu, 27 April 2019 | 20:40 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menilai, tidak bijak jika mempersalahkan MK atas pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut Fajar, MK melalui putusan tersebut telah memberikan tafsir konstitusional.

"Mempersoalkan kembali, apalagi menyalahkan Putusan MK perihal Pemilu serentak, bukanlah cara pandang yang bijak. MK melalui putusan tersebut telah memberikan tafsir konstitusional. Putusan MK itu, dengan segenap pertimbangan hukum di dalamnya menegaskan desain pemilu yang dikehendaki UUD 1945," ujar Fajar saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (27/4/2019).

Dalam putusan tersebut, kata Fajar, MK menyatakan, Pileg dan Pilpres yang digelar dalam waktu berbeda tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, desain pemilu dalam UU Pemilu tak sejalan dengan UUD 1945.

"Maka melalui putusan itu pula, UU Pemilu diselaraskan dengan UUD 1945. Jadi, sampai hari ini, putusan MK tersebut merupakan hukum konstitusi yang berlaku yang mestinya dihormati," kata Fajar Laksono.

Lebih lanjut, Fajar mengatakan, evaluasi pemilu serentak secara menyeluruh perlu dilakukan, tanpa perlu latah dan terhanyut menyalah-nyalahkan putusan MK. Dengan adanya persoapan yang muncul, menurut dia, perlu ada ada evaluasi pemilu serentak.

"Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu serentak tentu perlu dilakukan. Banyaknya persoalan merupakan tantangan besar kita dalam menegakkan demokrasi konstitusional yang sudah kita sepakati," ungkap dia.

Soal wacana pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah, kata Fajar, sah-sah saja dan tidak menjadi masalah. Soal konstitusionalitas dari wacana tersebut, menurut dia, MK baru bisa memberikan penilaian sesuai dengan kewenangannya, yakni ketika ada perkara yang diajukan ke MK.

"Keserantakan sudah sangat jelas kan, pemilu 5 kotak. Kalau keserentakan yang dipersoalkan, agak sumir, kan cuma nambah 1 kotak, yaitu pilpres," pungkas dia.

Sebelumnya, Politisi PDIP, Effendi Simbolon menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 merupakan dampak dari putusan MK. Menurut Effendi, UU pemilu sebenarnya tidak menghendaki pelaksanaan pemilu yang serentak.

"Kita sudah melalui masa yang sangat bersejarah pada 17 April. Di mana masa yang sangat berisiko sudah kita lewati. Yang bukan kehendak sama-sama, tapi saya juga tidak tahu kehendak siapa itu. Sebab kalau undang-undagnya, sebenernya kita bukan pemilu yang serentak. Jadi pemilu ini, ulahnya teman-teman di MK sebenarnya," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk 'Silent Killer Pemilu' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).

Menurut Effendi, pemilu serentak ini merupakan hasil putusan MK atas judicial review atau uji materi UU Pemilu sebelumnya. Namun, pemilu serentak ini justru berdampak negatif seperti sekarang ini.

"Ini adalah hasil judicial review yang dilakukan oleh teman-teman di LSM dan akhirnya melucuti keberadaan dari pemilu itu sendiri dan naifnya memang kita mengikuti itu. Kita ikuti sehingga kita menyesuaikan dengan suatu skema yang kita sendiri tidak yakin sebenarnya skema itu baik atau enggak bagi proses demokrasi kita," jelas Effendi.

Lebih lanjut, Effendi mengakui bahwa sebenarnya buka hanyak MK yang bertanggung jawab, tetapi juga pemohon uji materi serta DPR dan pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang. Pasalnya, kata dia, UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) merupakan aturan yang banci.

"Sebab, UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) merupakan aturan yang banci. Kita mau pemilu serentak dan serempak. Tapi undang-undangnya tidak jelas," tegas Effendi.

Dia mencontohkan, dalam pemilu saat ini menggunakan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Namun, yang digunakan sebagai rujukan untuk mengusung capres-cawapres adalah hasil Pemilu 2014.

Selain itu, Effendi mengungkapkan dampak negatif dari pemilu serentak. Salah satu yang paling konkret adalah fokus dari berbagai pihak hanya tertuju kepada pemilu eksekutif, dan pemilu legislatif cenderung diabaikan.

"Seolah-olah pilpres adalah menu utama dan pileg hanya menu tambahan saja," ungkapnya.

Padahal, kata Effendi, baik eksekutif dan legislatif sama-sama penting. Menurut dia, tidak mungkin suatu pemilu sudah memilih presiden dan wakil presiden tetapi tidak ada DPR-nya.

"Sejak awal kita tak pernah jujur. Kita meletakkan undang-undang yang sulit dilaksanakan KPU. Saya tidak mengatakan keabsahan pemilu ini tidak sah, tapi kita harus beri tahukan ke publik bahwa pemilu yang dirancang undang-undang selama ini sebenarnya sudah normatif, kita melakukan proses yang normal, sudah baik. Kemudian ada judicial review," pungkas dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Capaian Vaksinasi Rendah, Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM, baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali, salah satu alasannya karena vaksinasi Covid-19 masih rendah.

NEWS | 4 Oktober 2022

Pengamat Militer: Oknum Prajurit TNI “Tendangan Kungfu” Harus Disanksi Tegas

Khairul Fahmi meminta agar oknum prajurit TNI yang melakukan kekerasan “tendangan kungfu” diberi sanksi tegas.

NEWS | 4 Oktober 2022

Surya Paloh Pastikan Pencapresan Anies Baswedan Tidak Terkait Isu di KPK

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan langkah pencapresan Anies Baswedan tidak terkait dengan isu dugaan kasus korupsi Formula E Jakarta di KPK.

NEWS | 4 Oktober 2022

Besok, Ferdy Sambo Dkk Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Polri akan melimpahkan Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk), tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J

NEWS | 4 Oktober 2022

Stok Habis, Vaksinasi Covid-19 Kota Bogor Dihentikan Sementara

Seluruh sentra vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), dihentikan sementara, karena stok vaksin tak tersedia.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Buka Peluang Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk mengungkapkan hasil yang diperoleh dalam proses penyelidikan kasus Formula E Jakarta.

NEWS | 4 Oktober 2022

Hari Ini, Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Brigadir J

Polri melimpahkan barang bukti kasus tewasnya Brigadir J dan obstruction of justice ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, hari ini.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Bakal Bahas Kelanjutan Penanganan Kasus Surya Darmadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membahas soal kelanjutan penanganan kasus dugaan suap bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Tak Segan Bantarkan Penahanan Lukas Enembe jika Betul Sakit

KPK menegaskan tak segan untuk membantarkan penahanan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe jika yang bersangkutan terbukti menderita sakit.

NEWS | 4 Oktober 2022

KPK Nilai Indonesia Tak Kekurangan Dokter untuk Obati Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe diketahui memiliki keinginan untuk bisa menjalani pengobatan di Singapura.

NEWS | 4 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Capaian Vaksinasi Rendah, Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM

Capaian Vaksinasi Rendah, Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings