Sandiaga Kritisi Sistem Aplikasi Dana Kampanye Tidak Optimal

Kamis, 2 Mei 2019 | 20:19 WIB
YP
FB
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: FMB
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019). (Beritasatu Photo/Hotman Siregar)

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan sistem aplikasi dana kampanye (Sidakam) KPU. Pasalnya, Sidakam ternyata tidak bisa merekam semua data laporan dana kampanye Prabowo-Sandi dari seluruh Indonesia.

"Kendala akhir yang terjadi atas penggunaan sistem aplikasi ini (Sidakam) adalah ketika penyusunan konsolidasi impor dari data laporan seluruh wilayah Indonesia untuk Pilpres. Tidak semua data laporan provinsi dan kabupaten yang diimpor untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan BPN pusat berhasil direkam ke dalam Sidakam," ujar Sandi usai menyerahkan LPPDK BPN di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Akibatnya, kata Sandi, pihaknya harus menyusun dan melaporkan dana kampanye secara manual dalam waktu tiga hari terakhir. BPN pun, kata Sandi, menyusun laporan dengan sistem spreadsheet excel yang digunakan Sandi 25 tahun lalu ketika dirinya masih kuliah.

"Ini kita zaman now, tetapi sistem ini kita tidak bisa menyelesaikan laporan dana kampanye. Jika Sidakam ini terus mengalami masalah teknis, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain. Terlebih utama masalah data yang sekarang berjalan di real count," tandas dia.

Padahal, kata Sandi, pemerintah dan rakyat sudah menaruh perhatian lebih untuk hal-hal seperti ini. Apalagi, kata dia, anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiaya penyelenggaraan pemilu sangat besar.

"Kami juga prihatin, sistem yang dibiayai dengan dana APBN begitu besar, tidak dapat digunakan secara maksimal, sehingga Tim BPN harus melaporkan biaya kampanye dengan manual," terang dia.

Sandi mengaku bahwa Sidakam sudah diperkenalkan kepada peserta pemilu sejak akhir Agustus 2018 dan telah mengalami tujuh kali masa update perubahan, yakni versi 13.0, 17.0, 18.0, 19.01, 19.02, 10.0, dan 10.1. Dia pun mengajak masyarakat untuk tetap mengawasi proses dan tahapan pemilu ini.

"Kami ingin mengajak semua untuk sama-sama mengawasi. Jangan saling menyalahkan tetapi ini investasi kita untuk pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan sehat. Kita mengalami kendala yang sangat fundamental di sistem Sidakam. Kita ingin pemilu ini transparan, dan itu komitmen saya berkontestasi di sini,"pungkas dia.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon