Kerugian Akibat Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 T

Jakarta, Beritasatu.com - Tim studi Proyek Integrasi Kebijakan Transportasi Perkotaan Jabodetabek Tahap 2 atau JUTPI 2 mengatakan biaya ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp 100 triliun.

Dengan rincian, kerugian kerugian ekonomi tahunan yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas di Jabodetabek dari biaya operasi kendaraan bermotor sebesar Rp 40 triliun dan Rp 60 triliun untuk waktu perjalanan. Nilai tersebut sama dengan empat persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabodetabek.

Dengan kata lain, setiap orang di Jabodetabek kehilangan Rp 3 juta per tahun akibat kemacetan lalu lintas.

Data ini didapatkan dari hasil survei yang dilakukan JUTPI 2 pada tahun 2018. Besaran biaya kemacetan tersebut sama dengan hasil survei yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun yang sama.

Pemimpin Proyek JUTPI 2 Junkichi Kano, mengatakan masalah kemacetan lalu lintas merupakan situasi yang sangat krusial di kawasan Jabodetabek. Bila hal itu dibiarkan tanpa ada penyelesaian, bukan hanya akan mengakibatkan tingkat kemacetan yang semakin tinggi, tetapi juga biaya kemacetan juga semakin tinggi.

"Kami sudah menghitung biaya ekonomi kemacetan (economic cost congestion) di Jabodetabek. Berapa biaya yang hilang akibat kemacetan di kawasan ini, mencapai Rp 100 triliun," kata Junkichi Kano dalam acara Joint Coordinating Committe Meeting Agenda Antara JUTPI 2, JICA dan Pemerintah Indonesia di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2019).

Dengan biaya yang terhilang akibat kemacetan sebesar itu, menurut Junkichi Kano, dapat membangun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebanyak mungkin. Untuk biaya pembangunan MRT Fase I saja memakan biaya Rp 16 triliun dan Fase 2 sebanyak Rp 22,5 triliun

"Dengan biaya sebesar itu, kita dapat membangun MRT line Utara-Selatan sampai dua kali," ujar Junkichi Kano.

Jumlah biaya ekonomi akibat kemacetan lalu lintas yang dikeluarkan JUTPI 2 ini meningkat cukup tinggi bila dibandingkan biaya ekonomi kemacetan yang dari survei yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada tahun 2010. Biaya ekonomi yang diakibatkan kemacetan mencapai Rp 46 triliun.

Artinya, dalam waktu delapan tahun, kerugian akibat kemacetan di kawasan di Jabodetabek bertambah sebesar Rp 54 triliun. "Jadi biaya ekonomi akibat kemacetan ini merupakan dampak ekonomi yang sangat besar yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas," terang Junkichi Kano.

Dia mengungkapkan kemacetan jalan sudah menelan biaya Ekonomi Asia sekitar dua hingga lima persen dari produk domestik bruto per tahun karena kehilangan waktu dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, kota-kota di kawasan ini menderita tingkat polusi udara tertinggi di dunia, dengan 80 persen disebabkan oleh transportasi.

Dalam acara yang sama, Asisten Deputi Kementerian untuk Multimodal Transportasi Sistem, Tulus Hutagalung mengatakan untuk mewujudkan transportasi publik yang mampu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Jabodebatek diperlukan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Kita belajar banyak dari pemerintah Jepang, bagaimana mereka mewujudkan itu. Artiya, dalam mewujudkan transportasi publik itu pengembangan manusianya juga penting. Jadi pemerintah wajib melaksanakan surbei agar tahu kondisi di lapangan mengenai perpindahan orang dan barang. Jadi mereka tahu," kata Tulus Hutagulung.

Sehingga saat mengimplementasikan sebuah kebijakan, lanjutnya, tidak berdasarkan perasaan. Melainkan data dan informasi yang nyata terjadi di lapangan. "Di sini soal data dan informasi kita lemah. Makanya belajar dari pemerintah Jepang. Bagaimana memiliki perencanaan dan analisis," ujar Tulus Hutagalung.