DPR Apresiasi Pelaksanaan Pilkada

Jakarta, Beritasatu.com – DPR mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut pencapain ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemi Covid-19.

"Dari awal saya yakini kita pasti akan mampu. Kkita adalah bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM serta partisipasi masyarakat," kata Azis, di Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Azis menuturkan sebelumnya banyak perdebatan terkait pilkada. Berbagai pihak meragukan kesiapan pemerintah, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Pada akhirnya kan berhasil, protokol kesehatan pun sudah di sosialisasi serta di terapkan. Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah di jalankan secara menyeluruh sehingga tidak memunculkan kluster baru. Untuk ini, satuan tugas penanganan Covid-19 tetap harus aktif melakukan pemantauan dan contact tracing. Jangan lengah," tegas Azis.

Mengenai hasil pilkada, Azis meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah. Lebih lanjut, Azis pun berharap para pasangan calon (paslon) yang kalah dapat menerima hasil.

Menurut Azis, perbedaan suara sepatutnya diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, temuan kecurangan pun bisa disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jangan ada yang melakukan pengerakan massa di saat pandemi. Jangan ada yang main hukum sendiri. Tolong hargai peran masyarakat dan pemerintah yang dengan susah payah telah berpartisipasi dalam masa pandemi Covid-19. Ini tidak mudah," kata Azis.

Azis mengatakan, KPU dan Bawaslu perlu mengakomodir keberatan para pihak sesuai aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil.

"Setelah pilkada, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi masa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," tegas wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.