Potret Sunyi Kemiskinan yang Menyisakan Luka di NTT

Jakarta, Beritasatu.com - NTT masih menghadapi persoalan kemiskinan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan memengaruhi berbagai aspek sosial di daerah.

Kondisi tersebut tercermin dari peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, salah satudi antaranya terkait kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada pada 29 Januari 2026.

Bocah laki-laki berusia 10 tahun itu diduga mengalami tekanan akibat keterbatasan ekonomi keluarga yang membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTT bukan hanya persoalan angka, tetapi berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, termasuk akses pendidikan dan perlindungan anak.

Kondisi tersebut sejalan dengan data yang menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia per September 2025.

Posisi NTT dalam Peta Kemiskinan Nasional

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2025 mencapai 23,36 juta orang atau setara 8,25% dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 490.000 orang dibandingkan Maret 2025, menandakan tren perbaikan secara nasional.

Namun, perbaikan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh daerah. NTT masih tercatat sebagai salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin yang jauh di atas rata-rata nasional, sehingga tetap masuk dalam daftar provinsi termiskin di Indonesia.

Berdasarkan data persentase penduduk miskin September 2025, tingkat kemiskinan di NTT tercatat sebesar 17,50%. Angka ini menempatkan NTT pada peringkat ketujuh provinsi termiskin secara nasional.

Persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir dua dari sepuluh penduduk NTT masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat.

Untuk melihat posisi NTT secara lebih utuh, berikut daftar sepuluh provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia per September 2025, berdasarkan gabungan wilayah perkotaan dan perdesaan:

1. Papua Tengah: 29,45%
2. Papua Pegunungan: 27,21%
3. Papua Barat: 19,58%
4. Papua Selatan: 19,26%
5. Papua: 17,82%
6. Papua Barat Daya: 17,50%
7. Nusa Tenggara Timur: 17,50%
8. Maluku: 15,25%
9. Gorontalo: 12,62%
10. Aceh: 12,22%

Data tersebut menunjukkan bahwa NTT masih berada dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, meskipun tidak berada pada posisi teratas. Ketimpangan ini memperlihatkan tantangan besar pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Faktor Struktural yang Mendorong Tingginya Kemiskinan di NTT

Tingginya angka kemiskinan di NTT tidak terlepas dari sejumlah faktor struktural. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan peternakan membuat perekonomian daerah sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim.

Pada sisi lain, terbatasnya lapangan kerja formal menyebabkan banyak masyarakat menggantungkan hidup pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil.

Kondisi geografis NTT sebagai provinsi kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata turut memperbesar risiko kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan dan pulau-pulau kecil.

Gambaran Wilayah dan Demografi NTT

NTT terletak di bagian tenggara Indonesia dan berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Hindia di selatan, Timor Leste di timur, serta Nusa Tenggara Barat di barat.

Provinsi ini terdiri atas 1.192 pulau, dengan lima pulau utama yang dikenal sebagai Flobamorata, yakni Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata.

Secara administratif, NTT resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur.

Hingga 2019, wilayah NTT terbagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota, dengan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi sekaligus satu-satunya kota di wilayah ini.

Tingginya tingkat kemiskinan di NTT berdampak langsung pada kerentanan sosial masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang layak, pemenuhan gizi anak, serta perlindungan sosial masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Kondisi ini membuat kelompok rentan, terutama anak-anak, berisiko mengalami dampak jangka panjang dari kemiskinan.

Kasus-kasus sosial yang muncul di tengah masyarakat menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di NTT tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan pendekatan perlindungan sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Data kemiskinan per September 2025 menegaskan bahwa NTT masih berada dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Meski secara nasional angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, NTT masih memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif.