Ironi HAM di Balik Tragedi Anak Bunuh Diri di NTT

Jakarta, Beritasatu.com - Kematian seorang murid sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi cermin buram realitas hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Anak berusia 10 tahun itu diduga mengakhiri hidupnya karena keluarganya tidak mampu membelikan buku tulis dan pena seharga kurang dari Rp 10.000. Tragedi ini bukan sekadar kisah pilu keluarga miskin, tetapi menyingkap kegagalan negara dalam menjamin hak dasar warganya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut peristiwa ini sebagai dampak nyata kemiskinan struktural yang dibiarkan berlarut-larut. “Apa yang terjadi di NTT adalah produk kemiskinan struktural. Kami menyampaikan duka mendalam kepada keluarga almarhum. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Usman menegaskan, peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi negara. “Ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak atas pendidikan,” tegasnya.

Ironi Anggaran dan Realitas Lapangan

Tragedi ini semakin getir ketika dikaitkan dengan kebijakan anggaran negara. Usman Hamid menyoroti ironi negara sanggup menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk berbagai program besar, sedangkan seorang anak kehilangan harapan hidup hanya karena tidak memiliki alat tulis.

Ia memerinci, anggaran negara mengalokasikan sekitar Rp 17 triliun untuk biaya keanggotaan Board of Peace, Rp 350 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG), serta Rp 400 triliun untuk program Koperasi Merah Putih. “Negara hadir dalam narasi besar anggaran triliunan, tetapi absen ketika anak miskin tak mampu membeli buku dan pena,” ujarnya.

Menurut Usman, kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan pelanggaran HAM yang sistemik. Anak-anak dalam kemiskinan ekstrem sangat rentan mengalami tekanan psikologis, rasa terasing, hingga kehilangan martabat. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan mereka menikmati hak atas pendidikan.