Paulus Waterpauw: Laporan Keuangan Bukan Ukuran Pembangunan

Jakarta, Beritasatu.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menegaskan laporan realisasi keuangan bukan ukuran pembangunan. Ia mendorong perubahan pola pelayanan di birokrasi Papua Barat dengan kerja cepat dan efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sehebat apa pun laporan realisasi belanja APBD, tidak akan bernilai tanpa disertai implementasi lapangan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kebanggaan kita dalam laporan (di atas kertas) akan bernilai nol jika tidak ada bukti nyata di lapangan," kata Paulus Waterpauw saat memberikan pengarahan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (2/7/2022).

Baca Juga: Paulus Waterpauw Akan Buat Pergub Produk Lokal Asli Papua

Ia menegaskan pembangunan Papua Barat akan tercapai jika penyelenggara negara mempunyai komitmen untuk bekerja jujur dan ikhlas melayani masyarakat.

"Kurang lebih dua tahun menjalankan amanah negara ini, saya akan berupaya memperbaiki sistem pelayanan pemerintahan di Provinsi Papua Barat untuk menjawab harapan masyarakat," ujar Paulus Waterpauw.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terus memacu penyerapan anggaran tahun 2022 agar bisa membangkitkan dan menggairahkan kembali ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk selama pandemi Covid-19. Asisten I Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan hingga akhir Juni 2022, serapan APBD Papua Barat masih berada pada angka 18 persen dari total Rp6,7 triliun.

Kondisi itu dinilai cukup memprihatinkan mengingat tahun anggaran sudah berjalan sudah satu semester.

Baca Juga: Paulus Waterpauw Santuni Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama

"Serapan anggaran itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Papua Barat karena sampai saat ini ekonomi Papua Barat masih didominasi oleh belanja APBD. Ini menjadi bahan evaluasi kita karena anggaran jika sudah terbelanjakan maka akan berputar di masyarakat," jata Melkias.

Pemprov Papua Barat menargetkan penyerapan anggaran hingga pertengahan Juli ini bisa terdongkrak hingga lebih dari 30 persen dari total nilai APBD 2022. "Bapak Gubernur terus mendorong agar penyerapan anggaran kita dalam satu atau dua pekan ke depan bisa naik hingga 30 persen," tuturnya.

Meski serapan anggaran terus digenjot. Namun, Melkias mengingatkan semua pengelola anggaran agar tidak mengabaikan mekanisme pembelanjaan anggaran yang akuntabel. Sebelum Paulus Waterpauw dilantik menjadi penjabat Gubernur Papua Barat, penyerapan anggaran 2022 di wilayah itu malah baru mencapai 13,9 persen dari total APBD 2022.