Perincian Anggaran Pemilu 2024 Rp 76 T, Terbesar untuk Honor KPPS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua KPU Hasyim Asy'ari membeberkan perincian anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76 triliun. Dari jumlah tersebut, kata Hasyim, mayoritas digunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan pemilu yang dimulai 14 Juni 2022 ini.

"Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu (elektoral proses) dan kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar 17 persen atau Rp 13,2 triliun," ujar Hasyim di Gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Baca Juga: Kesepakatan Sementara soal Kampanye dan Anggaran Pemilu 2024

Biaya pelaksanaan tahapan pemilu, kata Hasyim mencakup honor badan ad hoc mulai dari panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemungutan kecamatan (PPK); logistik pemilu; dan alat pelindung diri. Anggaran yang paling besar, kata Hasyim adalah honor dan biaya operasional badan ad hoc sekitar Rp 34,4 triliun atau 44,9 persen.

"Anggaran badan ad hoc itu kalau dilihat dari segi jumlah orangnya, PPK itu sekitar 36.000, PPS 260.000, dan KPPS 5.665.717 termasuk badan hukum di luar negeri dan juga dukungan sekretariat badan hukum. Total badan hukum itu diperlukan personil atau orang itu sekitar 8.578.564 orang," ungkap Hasyim.

Kemudian, kata Hasyim anggaran logistik pemilu sebesar Rp 16 triliun atau 20,9 persen dan alat pelindung diri sebesar Rp 4,6 triliun dan jika terjadi putaran kedua anggarannya menjadi Rp 12,4 triliun.

Baca Juga: DPR, KPU dan Pemerintah Sepakat Anggaran Pemilu Rp 76 Triliun

Selain anggaran elektoral proses, lanjut Hasyim, pihaknya juga menyediakan anggaran kegiatan dukungan tahapan pemilu sekitar Rp 13,2 triliun atau 17 persen dari total anggaran Pemilu 2024. Anggaran itu, kata Hasyim, akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi gedung kantor dan gudang sekitar 549 satuan kerja atau satker.

"Kemudian kantor-kantor kita ada juga yang kena gempa, badai dan sebagainya, kalau terjadi setidaknya ada antisipasinya. Lalu untuk sarana dan operasional 549 satker kemudian anggota KPU pusat, provinsi, kabupaten, kota dan pegawai sekretariat KPU," beber Hasyim.