Mahkamah Konstitusi Ubah Syarat Pilkada 2024, Sekjen PDIP: Kami Sambut Baik, Terima Kasih

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dengan putusan ini, partai politik peserta pemilu kini dapat mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.

“Kami menyambut baik putusan MK ini. Langkah ini mencerminkan upaya untuk menghindari calon tunggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” kata Hasto Kristiyanto di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Hasto menyampaikan rasa terima kasih karena merasa suara rakyat telah didengar melalui putusan ini. PDIP berkomitmen untuk terus aktif merespons perubahan ini dan memanfaatkan kesempatan yang ada.

“Kami mengucapkan terima kasih karena suara rakyat telah didengarkan. PDI Perjuangan akan semakin dekat dengan rakyat dan siap mengajukan calon sendiri di Jakarta,” ujar Hasto.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengabulkan sebagian gugatan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada.

Dengan keputusan tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik kini dapat mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memiliki kursi di DPRD, asalkan memenuhi syarat tertentu.