Pemerintah Talangi Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang Membengkak

Rabu, 20 September 2023 | 13:05 WIB

Penulis: Arnoldus Kristianus | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Sejumlah penumpang peserta uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 Septembber 2023. Masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai besok, Sabtu 17 September 2023 sampai 30 September 2023. Pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim-Tegalluar dan sebaliknya (Beritasatu.com/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah memastikan akan memberikan penjaminan untuk pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penjaminan diberikan karena adanya tambahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Penerbitan PMK sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Cost overrun tersebut sudah ditetapkan berdasarkan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3 Hari Uji Coba Kereta Cepat Angkut 4.552 Penumpang dan Banyak Bangku Kosong

"Di situ ada rekomendasi untuk penanganan cost over run, pemerintah melalui BUMN yang memiliki share 60%," kata Sri Mulyani saat ditemui seusai mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Menkeu mengatakan cost over run berimplikasi pada penyertaan modal negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai ketua konsorsium dari pihak Indonesia. "Sementara dari sisi pinjaman tambahan, masuk di dalam tata laksana penjaminan yang kita berikan melalui PMK," ucap Menkeu.

Dalam PMK 89/2023 Pasal 1 disebutkan bahwa penjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri keuangan baik secara langsung atau secara bersama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta dan Bandung.

Pendanaan cost over run ditanggung secara proporsional oleh pemilik saham KCJB. Adapun konsorsium BUMN memiliki saham 60% di KCJB. Untuk memenuhi kontribusi BUMN atas pendanaan KCJB, telah diberikan PMN kepada PT KAI dan sisanya sebesar US$ 543 juta melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).

3 Hari Uji Coba Kereta Cepat Angkut 4.552 Penumpang dan Banyak Bangku Kosong

Kebijakan pemberian penjaminan pemerintah mengacu kepada keputusan rapat komite kereta cepat Jakarta Bandung.

Di sisi lain, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kemenkeu Heri Setiawan mengatakan dalam mendukung operasi kereta cepat Jakarta Bandung, PT KAI di-support penyesuaian tarif pengangkutan batu bara yang akan meningkatkan pendapatan PT KAI dan penggunaannya khusus ditujukan untuk mendukung pengembalian pinjaman PT KAI yang dijamin pemerintah.

"Mekanisme dynamic pricing dan tambahan tarif angkutan batu bara antara PT KAI dengan PT Tambang Batubara Tbk (PTBA) sudah disepakati untuk tahun 2023 dan ke depannya. Mekanisme kontrak dengan PTBA bisa mengakomodasi kepastian jangka panjang dukungan keuangan untuk PT KAI," terang Heri.