ASDP Diminta Batalkan Impor 20 Kapal Bekas

Jakarta-Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) meminta PT ASDP Indonesia Ferry membatalkan rencana impor 20 kapal bekas senilai Rp 3 triliun pada tahun ini. Rencana impor kapal tersebut diganti dengan kebijakan pembelian armada baru produksi galangan dalam negeri.

Ketua Umum Iperindo Eddy K Logam mengungkapkan, bila kebijakan impor kapal diberlakukan, negara kemungkinan mengalami kerugian akibat hilangnya potensi devisa. "Dengan mengimpor kapal dari luar negeri, potensi devisa akan berkurang, padahal, industri galangan kapal nasional mampu memenuhi semua kebutuhan," kata Eddy di Jakarta, Kamis (22/1).

Dia menjelaskan, pelaku industri galangan nasional telah berpengalaman dalam membangun kapal ferry berkapasitas 5.000 gross tonnage (GT). Itu terlihat dari kemampuan perusahaan galangan swasta nasional dalam menyediakan kapal ferry bagi kebutuhan domestik, apalagi perusahaan milik negara, mereka tidak perlu diragukan lagi.

"Apabila ASDP membangun kapal baru pada galangan nasional, perseroan tersebut turut serta membantu negara meningkatkan kemandirian nasional, memberdayakan industri maritim, khususnya galangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," papar Eddy.

Lebih jauh, kata Eddy, ASDP perlu memperhatikan kelayakan kapal-kapal bekas, mengingat adanya faktor usia pemakaian. "Hal tersebut seolah-olah hanya pemikiran jangka pendek. Kapal bekas memiliki risiko kerusakan yang tinggi dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih boros dibandingkan armada baru," ungkap dia.

Eddy juga mengusulkan ASDP sebaiknya berkoordinasi terlebih dulu dengan berbagai pihak sebelum mengambil setiap kebijakan, terutama pembelian kapal. "Kami berharap ASDP membicarakan dulu dengan asosiasi. Kebutuhan kapal hanya mereka yang mengetahuinya. Kami bisa memenuhinya, asalkan ada koordinasi," imbuh dia.

Di lain pihak, Kepala Humas ASDP Anis Adinizam mengungkapkan, pihaknya mengimpor kapal bekas dari Jepang dan Korea Selatan, karena dengan opsi tersebut kapal bisa cepat dioperasikan. "Sedangkan pengadaan kapal baru, prosesnya lama, bisa tiga hingga empat tahun," ujar dia kemarin.

Anis menuturkan, ASDP mengejar ketersediaan ferry yang cepat guna mendukung program konektivitas tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sedangkan untuk menjamin kelayakan armada-armada bekas itu, mereka akan langsung memodifikasinya serta memberikan perawatan rutin.

"Untuk perawatan rutin ini, kami bakal menggunakan docking dalam negeri," tutur dia.
Sementara itu, dalam waktu dekat ini, ASDP baru akan mendatangkan dua kapal senilai Rp 100 miliar untuk memperkuat armada yang sudah ada.

"Dua unit sedang dalam proses pengadaan, prosesnya sudah dimulai sejak 2014. Sebelum pertengahan tahun ini diharapkan sudah datang," kata Anis.

Terkait usulan pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk ASDP sekitar Rp 1 triliun, lanjut Anis, pihaknya berencana memanfaatkan sebagian untuk pembelian sejumlah kapal. Dana sekitar Rp 400 miliar diperuntukkan pembelian kapal, sementara itu Rp 600 miliar dialokasikan untuk pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Merak-Bakaehuni. "Tetapi hal tersebut masih dibahas di DPR," jelas dia.