Fantastis, Proyek Perhubungan di Sultra Dianggarkan Rp 900 Miliar

Kendari- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memaparkan bantuan proyek perhubungan di Sulawesi Tenggara tahun 2015 di hadapan para pejabat eksekutif dan legislatif di rumah dinas gubernur di Kendari, Kamis malam.

Jamuan makan malam dihadiri Gubernur Sultra Nur Alam, Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Wakil Gubernur Saleh Lasata dan anggota Komisi V DPR asal Sultra Umar Arsal, Wali Kota Kendari Asrun dan para pejabat eselon II dan unsur TNI/Polri di daerah ini.

Menurut Menhub, nilai anggaran yang akan terserap di Sulawesi Tenggara tahun 2015 ini mencapai hampir Rp 900 miliar. "Ini angka yang fantastis sepanjang kegiatan proyek sektor perhubungan di Sultra," kata Menhub, Kamis (10/4).

Adapun kegiatan proyek yang akan dialokasikan di Sultra meliputi sektor perhubungan udara (bandara), pelabuhan laut dan dermaga, serta bantuan transportasi angkutan bus.

Sektor perhubungan udara yakni Bandara Haluoleo Kendari, Bandara Sangi ni Bandera (Kolaka), Bandara Betoambari (Kota Baubau), Bandara Matahora (Wakatobi) dan Bandara Sugimanuru (Muna). Sedangkan perbaikan pelabuhan penyeberangan tersebar di sejumlah kabupaten di antaranya, pelabuhan Murhum Baubau, Bungkutoko (Kendari), Maligano (Buton Utara), Tampo dan Tondasi di Kabupaten Muna dan Muna Barat, Molawe (Konawe Utara), Langara (Konawe kepulauan) dan Amolengo (Konawe Selatan).

Sementara untuk perbaikan sarana dermaga yang dianggap mendesak, kata Menhub meliputi Dermaga Sikeli di Pulau Kabaena Bombana, dermaga di Mawasangka Buton Tengah, dan dermaga fery di Banabungi Kabupaten Buton.

"Saya harap kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk segera mengkoordinasi dengan para bupati dan wali kota terhadap percepatan proyek tersebut yang sisa waktunya 7-8 bulan ke depan," ujarnya.

Menteri juga mengharapkan kepada gubernur, bila ada wilayah yang belum siap karena alasan teknis, maka bisa dialihkan ke tempat lain, dengan catatan pergeseran proyek itu secepatnya diusulkan ke pusat.

"Bila ada proyek yang dinilai belum mendesak dan akan dialihkan ke tempat lain, maka kita beri waktu paling lama satu minggu sudah masuk usulannya ke pihak pusat," ujar Ignasius Jonan.