Kementerian ESDM Siap Sanksi Pelaku Pertambangan Langgar Aturan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan terus memantau kegiatan operasional para pelaku sektor pertambangan, untuk tetap mengikuti aturan yang ada, khususnya mengenai kaidah-kaidah lingkungan yang berkelanjutan. 

Jika ada yang melanggar aturan yang ada, maka perusahaan pengelola tambang akan dikenakan sanksi yang berlaku. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Siti Sumilah Rita Susilawati mengungkapkan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan tersebut, juga memuat ketentuan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban lingkungan. 

"Jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban teknis dan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang, maka dapat dikenakan Sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin," kata Siti kepada Beritasatu.com, Rabu (6/8/2025). 

Kementerian ESDM tambang saat ini menjadi salah satu sektor yang menyumbang emisi cukup besar. Hal ini terlihat dari jejak karbon di lini bisnis tersebut yang masih signifikan. 

Baca Juga: Kejar Emisi Nol Bersih, Transportasi di Pertambangan Jadi Sorotan

Siti mengungkapkan terdapat sejumlah poin yang membuat jejak karbon pada kegiatan tambang hingga saat ini masih menjadi kontributor besar, yakni pembukaan lahan, konsumsi energi, serta penggunaan kendaraan operasional tambang yang masih belum ramah lingkungan.