Tuai Kritik, Menkeu Purbaya Minta Maaf soal Tuntutan 17+8

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya soal tuntutan 17+8 dari masyarakat sipil. Pernyataan Purbaya dinilai tak empati karena tuntutan itu disebutnya hanya suara sebagian kecil rakyat.

"Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Purbaya kaget atas hujan kritik yang muncul akibat dari komentarnya itu. Meski demikian, ia mengakui bahwa pernyataannya tersebut tidak tepat dan berkomitmen untuk memperbaiki komunikasi publik.

"Kalau saya salah, saya perbaiki, tapi yang jelas maksud saya seperti itu," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga memberikan klarifikasi bahwa tuntutan 17+8 bukan suara sebagian kecil rakyat, melainkan suara dari mereka yang kebanyakan merasa kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, kondisi tersebut penting dipahami pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi hingga menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki sebagai ekonom, Purbaya optimistis dapat mempercepat pemulihan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya," papar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya merespons tuntutan 17+8 dalam konferensi pers seusai pelantikannya sebagai menteri keuangan, pada Senin (8/9/2025). Ia mengaku belum mempelajarinya, tetapi berpendapat tuntutan tersebut datang dari sebagian kecil rakyat.

Dalam tuntutan sektor ekonomi jangka pendek, masyarakat mendesak agar pemerintah memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, dan mitra ojek online), mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak, serta membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.