Ekonom: Likuiditas Bank Perlu Disertai Insentif Rekrutmen

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai langkah pemerintah meningkatkan likuiditas perbankan merupakan kebijakan yang tepat.

Namun, ia menekankan perlunya langkah lanjutan berupa insentif bagi perusahaan, khususnya di sektor padat karya, agar manfaatnya lebih merata.

“Pemerintah bisa menyalurkan bantuan ke tenaga kerja dengan cara membayar sebagian gaji pegawai baru. Hal ini penting karena saat ini banyak pelaku usaha masih dalam fase bertahan,” ujar Fakhrul dikutip dari Antara pada Jumat (12/9/2025).

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera merealisasikan dan meningkatkan kualitas belanja negara, terutama untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan 3 juta rumah, serta program strategis lainnya.

Menurutnya, belanja besar ke sektor tertentu dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Fakhrul menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ini sudah mengarah pada reflasi ekonomi, yaitu mengembalikan permintaan agregat ke tingkat yang semestinya.

“Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi kita terhambat karena kebijakan keuangan cenderung kontraktif. Kita sering terjebak pada stabilitas dibandingkan pertumbuhan,” jelasnya.

Fakhrul menambahkan, dukungan langsung dari pemerintah sangat penting di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan lambatnya perputaran ekonomi. Ia mencontohkan kebijakan reflasi pernah berhasil diterapkan di Amerika Serikat pada 1930-an, serta di Jepang melalui Abenomics.

“Masalah utama ekonomi kita ada pada sisi permintaan, bukan penawaran. Karena itu, reflasi menjadi kunci,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia mulai disalurkan ke enam bank anggota himpunan bank milik negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, serta Bank Syariah Nasional (BSN).