Mentan Amran Cabut Izin 2.039 Kios dan Distributor Pupuk Nakal

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah mencabut izin 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk subsidi yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah ini diambil untuk melindungi kepentingan petani di seluruh Indonesia.

“Ada banyak keluhan dari petani di berbagai daerah. Kami menemukan 2.039 kios, distributor, dan pengecer bermasalah. Hari ini kami umumkan bahwa seluruh izin mereka dicabut,” ujar Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan investigasi yang menemukan ribuan pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea hingga 18%–20% di atas harga eceran tertinggi (HET). Praktik itu dinilai merugikan petani secara signifikan.

“Kami sudah mengecek langsung ke lapangan. Tim kami dikirim secara diam-diam untuk memastikan kebenarannya, dan ditemukan banyak bukti kenaikan harga. Semua datanya kami simpan,” kata Amran.

Kementerian Pertanian memperkirakan kerugian akibat praktik curang tersebut mencapai sekitar Rp 600 miliar per tahun. Jika dibiarkan selama satu dekade, potensi kerugian petani bisa mencapai Rp 6 triliun.

Amran menegaskan, tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor sarana produksi pertanian terbebas dari praktik manipulasi yang merugikan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Pemerintah memastikan pencabutan izin tersebut tidak akan mengganggu distribusi pupuk, karena pasokan sudah dihitung agar kebutuhan petani tetap terpenuhi, terutama menjelang puncak musim tanam pada Desember hingga Januari.

“Kalau ada pihak yang merasa tidak bersalah, silakan menyampaikan klarifikasi kepada direksi Pupuk Indonesia. Tetapi hari ini izin tetap kami cabut. Ini tidak boleh terjadi lagi, karena praktik seperti ini sudah berlangsung lama,” tegasnya.