Memperbaiki Peringkat Kredit Indonesia lewat Pengembangan Kebijakan

“Pasca-pertemuan dengan MSCI, kami telah membentuk tim khusus OJK, BEI, dan KSEI yang bekerja secara intensif untuk mengakselerasi langkah-langkah konkret, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan, penyesuaian kebijakan free float, hingga penyediaan data investor yang lebih granular,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi.

KSEI telah menggelar sosialisasi kepada anggota bursa dan bank kustodian pada Senin (3/2/2026) untuk mendukung penyediaan data investor yang lebih detail. Sebanyak 35.022 Single Investor Identification (SID) akan diklasifikasikan ulang, dengan target pengumpulan data pada Maret 2026.

Di sisi regulasi, OJK telah menyampaikan arah kebijakan free float kepada BEI yang ditindaklanjuti melalui proses rule making rule penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A. BEI juga menggelar dengar pendapat dengan berbagai asosiasi, seperti APEI, ADPI, AEI, ICSA, AAUI, dan PWMI.

Direktur BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmen bursa dalam mendukung reformasi pasar modal.

“BEI bersama OJK dan KSEI terus menjaga komunikasi yang konstruktif dengan MSCI dan Global Index Providers lainnya. Hal ini dilakukan guna memahami secara menyeluruh berbagai perhatian Global Index Providers, khususnya terkait keterbukaan informasi free float dan struktur kepemilikan saham," katanya.

"Menindaklanjuti pengumuman MSCI atas hasil konsultasi atas Free Float Assessment, kami telah mencermati masukan yang disampaikan dan mengambil langkah responsif serta terukur,” ujar Jeffrey.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat juga menekankan kesiapan infrastruktur.

“KSEI terus memperkuat peran sebagai infrastruktur pasar modal, khususnya dalam penyediaan data dan layanan kustodian yang andal. Penyediaan data investor yang lebih detail menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor,” ujar Samsul Hidayat.

Selain itu, agenda demutualisasi bursa turut dipersiapkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek dipimpin pemerintah bersama OJK. Jika regulasi tersebut resmi berlaku, tahapan implementasi akan diikuti penyesuaian aturan turunan.

Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan respons pemerintah tidak bersifat reaktif, melainkan berbasis reformasi struktural. Pemerintah meyakini komunikasi yang konsisten, disiplin fiskal, serta pembenahan pasar keuangan akan memperkuat kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia.