Nafta Seret, Pemerintah Bebaskan Bea Impor Bahan Baku Plastik

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah membuka keran impor bahan baku plastik dengan tarif bea masuk 0% guna meredam lonjakan harga yang terjadi akibat gangguan pasokan. Kebijakan ini diharapkan menjaga kelangsungan industri kemasan, makanan, dan sektor lain yang bergantung pada plastik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tekanan harga terjadi karena pasokan bahan baku dalam negeri terganggu. Dua industri petrokimia besar, yakni Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical Indonesia, mengalami kendala akibat sulitnya memperoleh nafta sebagai bahan dasar plastik.

“Dua refinery kita yang Chandra Asri dan Lotte Chemicals, itu sudah men-declare force major khusus untuk Chandra Asri. Artinya dia tidak bisa men-supply kebutuhan packaging dalam negeri, karena kesulitan mendapatkan nafta,” ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Roundtable Talk di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Gangguan tersebut berdampak pada bahan baku turunan, seperti polipropilena, polietilena, LLDPE, dan HDPE yang banyak digunakan dalam industri kemasan.

“Nah kalau dari dua refinery itu enggak memberikan bahan baku plastik, tentu polipropilin, polietilin, LLDPI, HDDPI juga kesulitan,” katanya.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik sehingga pelaku industri dapat mencari sumber alternatif dari berbagai negara.

“Maka kita juga buka dengan biaya masuk nol juga, sehingga dengan demikian kenaikan harga yang secara internasional naik 100%, itu juga kita tanpa biaya masuk maka multiple source bisa dicarikan,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan bea masuk LPG khusus industri dari 5% menjadi 0% sebagai solusi substitusi sementara menggantikan nafta.

“Nafta itu bisa disubstitusi oleh LPG. Oleh karena itu tadi diputuskan bahwa biaya masuk LPG yang biasanya 5%, khusus untuk industri kita nolkan, karena ini akan menjadi bahan baku,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pasokan LPG dari Amerika Serikat dan negara lain masih tersedia sehingga dapat menutup kekurangan nafta dalam jangka pendek.

“Harapannya kekurangan nafta bisa diganjel oleh LPG, karena LPG dari Amerika dan yang lain bisa supply,” katanya.

Pemerintah juga mempercepat proses perizinan impor melalui penyederhanaan aturan teknis (pertek). Jika perizinan tidak selesai dalam batas waktu tertentu, akan diterapkan mekanisme fiktif positif agar proses impor tidak terhambat.

Selain itu, proses Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bahan baku akan dibuat lebih transparan melalui sistem pelacakan, sehingga pelaku usaha dapat memantau progres perizinan secara jelas.

“Selama ini memang ada beberapa keluhan yang SNI-nya panjang sekali. Khusus untuk bahan baku diperlancar dan juga dengan waktu yang jelas diharapkan kepastian berusaha menjadi jalan,” ujar Airlangga.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas industri di tengah tekanan global, sekaligus menahan kenaikan harga plastik agar tidak semakin membebani produsen dan konsumen.