Dampak Konflik Timur Tengah ke Ekonomi RI, dari Rupiah hingga Plastik

Jakarta, Beritasatu.com - Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali menimbulkan efek domino terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang berdampak pada terganggunya jalur strategis Selat Hormuz, tidak hanya mengganggu pasokan energi dunia, tetapi juga menekan nilai tukar rupiah hingga memicu lonjakan harga bahan baku industri seperti plastik.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas global. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya langsung terasa pada harga energi dunia.

Kondisi tersebut kemudian merambat ke berbagai sektor, mulai dari pasar keuangan hingga industri manufaktur.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai kebuntuan penyelesaian konflik Iran-AS menjadi faktor utama yang menekan pasar global.

"Upaya untuk mengakhiri perang AS-Iran tampaknya terhenti, dengan jalur air penting Selat Hormuz masih sebagian besar tertutup," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Situasi ini membuat pasokan energi dari kawasan Timur Tengah tidak dapat diakses secara optimal oleh pasar global. Akibatnya, harga energi melonjak dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan.

Rupiah Tertekan Sentimen Global

Dampak langsung dari kondisi tersebut terlihat pada pergerakan nilai tukar rupiah. Meski sempat menguat tipis, rupiah tetap berada dalam tekanan akibat sentimen eksternal yang kuat.

Selain konflik geopolitik, pasar juga mencermati arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Ekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi membuat dolar AS tetap kuat dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

"Kombinasi antara ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter global menjadikan pasar keuangan bergerak fluktuatif. Investor cenderung mengambil sikap hati-hati, sehingga aliran modal ke negara berkembang menjadi terbatas," ucap Ibrahim.

Harga Plastik Melonjak Tajam

Tak hanya sektor keuangan, tekanan global juga berdampak langsung pada sektor industri. Salah satu yang paling terdampak adalah industri petrokimia dan plastik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, gangguan pasokan energi turut menghambat ketersediaan nafta, bahan baku utama plastik.

Kondisi ini diperparah oleh kendala pasokan yang dialami dua produsen besar, yaitu Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical Indonesia. Bahkan, salah satu di antaranya telah menyatakan force majeure karena tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik.

“Artinya dia tidak bisa men-supply kebutuhan packaging dalam negeri, karena kesulitan mendapatkan nafta,” ujar Airlangga.

Akibatnya, harga bahan baku plastik melonjak drastis, bahkan mencapai kenaikan hingga 100% di pasar internasional. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga produk turunan seperti kemasan makanan dan minuman, yang pada akhirnya berdampak pada konsumen.

Respons Cepat Pemerintah

Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah utama adalah membuka keran impor bahan baku plastik dengan bea masuk 0%.

Kebijakan ini bertujuan agar pelaku industri memiliki alternatif sumber pasokan dari berbagai negara. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan domestik yang terganggu dapat diminimalkan.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan bea masuk LPG industri dari 5% menjadi 0% sebagai solusi substitusi sementara untuk menggantikan nafta.

“Nafta itu bisa disubstitusi oleh LPG dan ini akan menjadi bahan baku,” kata Airlangga.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelangsungan produksi industri petrokimia dalam jangka pendek. Pasokan LPG dari negara seperti Amerika Serikat masih tersedia, sehingga dapat menjadi solusi sementara untuk menutup kekurangan nafta.

Satgas Ekonomi dan Debottlenecking

Tak hanya fokus pada sektor energi dan industri, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.

Satgas ini berfungsi untuk mengatasi berbagai hambatan ekonomi (debottlenecking) yang selama ini memperlambat realisasi kebijakan.