Yogyakarta Waspada Campak, Anggota DPR Soroti Cakupan Imunisasi

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus campak dengan memperkuat deteksi dini, respons cepat, serta peningkatan cakupan imunisasi.

Langkah ini dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus suspek dan terkonfirmasi campak di wilayah tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menekankan pentingnya kewaspadaan bersama dalam menghadapi potensi penyebaran campak.

Ia menyebut sejumlah faktor pemicu, seperti tingginya mobilitas masyarakat, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum optimal, serta masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

“Cakupan imunisasi campak-rubella nasional saat ini sekitar 80–82%, belum mencapai target herd immunity sebesar 95%,” ujar Netty dilansir dari laman DPR, Rabu (1/4/2026).

Berdasarkan data hingga minggu ke-7 tahun 2026, tercatat 8.224 kasus suspek campak secara nasional, dengan 572 kasus terkonfirmasi, 4 kematian, serta 21 kejadian luar biasa (KLB) di 17 kabupaten/kota.

Di Yogyakarta, hingga awal Maret 2026 terdapat 349 kasus suspek dengan 57 kasus terkonfirmasi. Sementara di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 42–45 kasus suspek dengan 6 kasus terkonfirmasi.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan respons (SKDR) di Kota Yogyakarta yang dinilai efektif dalam mendukung deteksi dini.

Sistem ini berjalan melalui surveilans berbasis indikator dan kejadian, termasuk pemantauan data kunjungan fasilitas kesehatan serta laporan masyarakat.

Respons cepat juga dilakukan melalui tim gerak cepat (TGC), yang mencakup verifikasi kasus, penyelidikan epidemiologi, isolasi pasien, pemantauan kontak erat, serta edukasi untuk memutus rantai penularan.

Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan logistik vaksin, gangguan rantai dingin (cold chain), serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di puskesmas.

Untuk meningkatkan cakupan imunisasi, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi masyarakat, pendekatan berbasis komunitas, imunisasi kejar, hingga pemanfaatan media digital sebagai pengingat jadwal vaksinasi.

Komisi IX DPR menilai Kota Yogyakarta telah menunjukkan kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi potensi KLB campak.

Namun, penguatan cakupan imunisasi, logistik, dan perubahan perilaku masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan pengendalian campak secara berkelanjutan.

Dengan mobilitas tinggi sebagai kota pendidikan dan pariwisata, Yogyakarta dinilai berpotensi menjadi model nasional dalam sistem deteksi dini dan respons cepat penyakit menular.