Perubahan Jam Kerja Dinilai Belum Maksimal Kurangi Kemacetan Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyatakan rekayasa lalu lintas seperti pengaturan jam kerja ini tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan kebijakan dan belum maksimal kurangi kemacetan di Jakarta.

"Sepanjang transportasi umum di Jakarta dan kota-kota satelitnya (penyangga) belum cukup memadai, akar masalah kemacetan tidak akan bisa ditangani," kata Djoko kepada Beritasatu.com, Minggu (25/9/2022).

Kata dia, hal utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan transportasi umum dan prasarana yang memadai baik kuantitas dan kualitasnya.

Baca Juga: Dishub DKI: Kebijakan Pengaturan Jam Kerja Perlu Dicoba

Apalagi, pandemi turut berdampak terhadap pola bertransportasi masyarakat. Ada kecenderungan pengguna transportasi publik kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Padahal, jumlah pengguna transportasi umum di Jabodetabek sebelum pandemi saja masih tergolong rendah.

Menurut data Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) pada 2018, mengatakan rasio pengguna transportasi umum di Jabodetabek baru mencapai 29,9% dari total 49,5 juta pergerakan.

Djoko melihat kemacetan yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari pengaruh padatnya pergerakan dari wilayah sekitar yakni Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Baca Juga: Usulan Perubahan Jam Kerja, Pemprov Belum Ambil Keputusan

Menurutnya sebagian besar orang yang bekerja di Ibu Kota berasal dari sana, namun layanan transportasi umum menuju Jakarta masih minim.

"Jadi kendalanya di Jakarta itu berapa persen bukan orang Jakarta, sebenarnya orang Bodetabek. Sementara, tempat mereka tinggal itu tidak ada angkutan layanan menuju Jakartanya, hanya ada Transjabodetabek dan JR Connexion, tapi kan belum banyak, masalahnya di situ mereka mau naik apa sekarang?," kata Djoko.