Kementerian PANRB Tegaskan Efektivitas Hari Kerja Jadi Pertimbangan Cuti Bersama

Jakarta, Beritasatu.com - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Deny Isworo menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas hari kerja menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan libur dan cuti bersama pada 2024 yang relatif lama. Menurut Deny, pemerintah telah membahas cuti bersama pada 2024 setahun sebelumnya dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas hari kerja.

"Ini pertimbangannya banyak, pertama efisien dan efektivitas hari kerja. Kemudian, produktivitas, cuti bersama, dan liburan panjang ini bisa memberikan kesempatan untuk me-recharge atau mengisi ulang energi mereka untuk keseimbangan kehidupan kerja serta memperkuat kesejahteraan mental dan emosional pegawai," ujar Deny saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (23/5/2024).

Deny mengatakan latar belakang cuti bersama bisa bermacam-macam tergantung pada negara dan konteksnya. Di Indonesia, kata Denny, biasanya cuti bersama ditetapkan dalam rangka hari libur nasional atau agama.

"Cuti bersama adalah hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada pegawai, ini seringkali bermacam-macam konteks, tetapi di Indonesia seringkali rata-rata dikaitkan dengan peringatan hari keagamaan," tandas Deny.

Disebutkan juga cuti bersama meningkatkan kesejahteraan mental dan kepuasan pegawai, karena cuti bersama memberikan kesempatan bagi pegawai untuk istirahat dan memulihkan energi mereka. Cuti bersama juga memungkinkan pegawai untuk menghabiskan waktu dengan keluarga, menjalankan hobi, atau melakukan kegiatan lain yang mereka nikmati di luar lingkungan kerja.

Lebih lanjut, Deny menegaskan penetapan cuti bersama sudah mempertimbangkan berbagai aspek oleh tiga menteri, sehingga diputuskan jumlah dan hari cuti bersama.

"Panjang pembahasannya, harus diawali oleh SKB, surat keputusan bersama antara tiga menteri, menteri PANRB, menteri tenaga kerja dan menteri agama. Tiga menteri ini bersepakat dahulu, mereka membuat SKB untuk menentukan hari-hari mana yang akan libur dan yang mengoordinasikan ini adalah menteri PMK. Dari menteri PMK, mereka mengundang kita, lalu tanda tangan di sana lalu diadakan semacam press release. Setelah baru diterbitkan keputusan presiden," pungkas Deny.