BPS: 59 Persen Pekerja di Sektor Informal, Tak Punya Jaminan Sosial

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Februari 2025, sebanyak 59,40% tenaga kerja nasional masuk dalam kategori pekerjaan informal, naik tipis dari 59,17% pada Februari 2024.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan sektor informal mencakup pekerjaan yang minim perlindungan hukum dan sosial, seperti tidak adanya kontrak kerja atau jaminan kesehatan.

"Sebagian besar pekerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Artinya, mereka belum memiliki perlindungan kerja yang layak," kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

3,59 Juta Pekerja Tak Terserap ke Sektor Formal

Menurut Amalia, kenaikan proporsi pekerja informal dipengaruhi bertambahnya 3,59 juta orang ke pasar kerja dalam satu tahun terakhir. Namun, tidak semua terserap ke sektor formal sehingga informalitas tetap mendominasi.

Tiga sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sepanjang 2024-2025, yaitu perdagangan mencapai 980.000 orang, pertanian sebanyak 890.000 orang, dan industri pengolahan mencapai 720.000 orang.

Sebagian besar serapan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut masuk ke jenis pekerjaan informal.

Distribusi Jam Kerja dan Ancaman Ketidakpastian

BPS juga mengelompokkan pekerja berdasarkan jam kerja, yaitu, penuh waktu sebanyak 66,19%, paruh waktu 25,81%, setengah pengangguran 8,00%.

Pengelompokan ini mengacu pada standar International Labour Organization (ILO) yang menyebut seseorang dianggap bekerja jika aktif bekerja minimal 1 jam dalam sepekan.

Amalia menegaskan, pekerja informal cenderung rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, tidak memiliki pendapatan tetap, dan minim akses terhadap jaminan sosial.

Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya strategi peningkatan daya serap sektor informal untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan nasional.