Penurunan Tarif Bukan Solusi untuk Warga Beralih ke Transportasi Umum

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan menyebut solusi biaya transportasi umum mahal tidak melulu menurunkan tarif, melainkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Dia menilai, peningkatan pendapatan masyarakat menjadi kerja bersama. 

“Ada banyak cara bagaimana menganggap biaya itu murah, bukan menurunkan tarif saja, bagaimana meningkatkan pendapatan yang kita pikirkan,” kata Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal dalam keternagan tertulisnya.

Menurut penjelasannya, dari hasil Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa biaya transportasi masyarakat Bekasi sejumlah Rp 1,91 juta per bulan atau 14,02% dari total pendapatan. Artinya, pendapatan warga Bekasi sekitar Rp 13,68 juta per bulannya. 

Kemudian, jika penghasilan masyarakat mampu naik Rp 4 juta per orang per bulannya, besaran biaya Rp 1,91 juta per bulan tidak jadi masalah untuk pergerakan setiap hari. 

“Tugas kami juga bagaimana mempermudah masyarakat bergerak melalui transportasi umum hingga mereka bisa melakukan sesuatu hingga mendapatkan pendapatan," jelasnya. 

Langkah lain yang dapat diambil agar menurunkan tarif yakni dengan menyediakan papan iklan baik fasilitas virtual office maupun showcase di ruang transportasi umum yang tersedia di setiap daerah. "Bukan hanya di core bisnisnya saja," jelasnya. 

Dalam paparannya, Kemenhub mencatat saat ini terdapat 140,9 juta sepeda motor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat 20,5 juta mobil, 6,5 juta truk dan bus, serta 117.000 kendaraan khusus, seperti traktor. 

Belum lagi, integrasi antarmoda juga dilakukan bukan hanya di darat. Melainkan juga untuk 114 bandara, 78 lapangan terbang, 110 pelabuhan, 300 pelabuhan penyeberangan, 909 stasiun, serta 450 terminal.  

“Yang kami bisa integrasikan itu tidak hanya di simpul, tetapi di ruang. Simpul itu ada terminal, stasiun, pelabuhan, bandara. Ruang ada jalan, laut, udara, dan kereta api,” lanjutnya.