Komisi IX DPR Ingatkan Risiko Magang Nasional Rp 198 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti pelaksanaan program magang nasional yang menargetkan 20.000 peserta lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan program ini benar-benar menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terdidik, bukan sekadar formalitas.

“Keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta atau durasi enam bulan magang. Tujuan akhirnya harus jelas, menciptakan peluang kerja nyata dan berkelanjutan,” ujar Yahya kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 198 miliar per tahun untuk periode 2025-2026. Dana tersebut dipakai untuk penyediaan uang saku peserta magang, dengan skema penerimaan setara upah minimum provinsi (UMP). Artinya, setiap peserta berpotensi memperoleh hingga Rp 20 juta selama enam bulan.

Yahya menekankan, pemberian uang saku setara UMP itu harus diawasi ketat. “Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan uang saku benar-benar diterima peserta, sekaligus menilai keberhasilan program dari sisi penyerapan kerja pascamagang,” tegasnya.

Ia mendorong agar program magang diarahkan pada sektor prioritas yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, seperti sektor manufaktur, teknologi digital, energi terbarukan, dan industri kreatif.

“Magang nasional ini tidak boleh berhenti pada seremoni. Pemerintah harus memastikan hasil akhirnya jelas, yakni tenaga kerja muda yang kompeten, produktif, dan siap bersaing, serta perusahaan yang lebih inovatif dan kuat di pasar global,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Program magang nasional merupakan bagian dari paket ekonomi 2025. Pemerintah menargetkan sekitar 10% lulusan baru perguruan tinggi dapat langsung terserap ke dunia kerja melalui skema link and match ini.