DJP Selidiki Dugaan Premanisme Oknum Pegawai Pajak di Tigaraksa

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah menyelidiki dugaan tindakan premanisme yang dilakukan oleh seorang oknum pegawai pajak berinisial AR di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya telah menerima laporan masyarakat melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” dan langsung memerintahkan jajaran terkait untuk menindaklanjutinya.

“Saya sudah langsung perintahkan teman-teman di Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk menindaklanjuti,” ujar Bimo, Selasa (21/10/2025).

Meski demikian, Bimo menyebut informasi yang disampaikan pelapor masih terbatas, sehingga DJP perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut. Ia menegaskan, tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun di lingkungan DJP.

“Seperti komitmen saya sejak awal, fraud sedikit pun akan saya tindak bahkan saya pecat,” tegasnya.

Menurut Bimo, kanal "Lapor Pak Purbaya" dibuka untuk menampung berbagai laporan masyarakat, baik terkait kebijakan, pelayanan, maupun dugaan pelanggaran oleh aparatur pajak. Jika laporan mengandung unsur penipuan, premanisme, atau pelanggaran serius, kasus akan ditangani oleh unit anti-fraud dan KITSDA.

“Kalau signifikan, tentu kita akan masukkan ke unit anti-fraud. Namun, kami juga berharap pelapor bisa memberikan data lebih lengkap tentang siapa AR yang disebut preman itu dan seperti apa indikasinya,” jelasnya.

Bimo menambahkan, setelah 2 hari kanal pengaduan itu dibuka, sudah masuk lebih dari 15.900 pesan melalui WhatsApp. Sebagian besar berisi keluhan terhadap pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk dugaan pelanggaran oleh pegawai Bea Cukai dan laporan terkait premanisme di KPP Pratama Tigaraksa.

DJP memastikan seluruh laporan yang diterima akan diverifikasi dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.